Selain itu, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi global dengan berbagai negara, termasuk perusahaan ataupun lembaga internasional. Salah satu contohnya adalah dengan pertemuan antara Anies dengan CEO of Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF), John Moore, di Bloomberg European Headquarters, London, Inggris, Mei lalu, untuk membahas peluang dan tantangan perkotaan dalam upaya penanganan krisis iklim di Jakarta.
BloombergNEF adalah penyedia penelitian strategis yang mencakup pasar komoditas global dan teknologi. BloombergNEF dinilai mampu mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Menurut Anies, BloombergNEF dapat membantu mengarahkan investasi dan menghasilkan ide-ide yang dapat membantu mempercepat transisi itu, terutama di DKI Jakarta.
Kesepakatan kedua pihak untuk mewujudkan sejumlah agenda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Transportasi Jakarta dan BloombergNEF.
Dalam unggahannya melalui Instagram @aniesbaswedan, Gubernur DKI Jakarta menyebut, "Kami berdiskusi mengenai peluang dan tantangan perkotaan dalam rangka penanganan krisis iklim di Jakarta."
Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk melakukan mitigasi iklim dan pengendalian pencemaran udara ini memerlukan dukungan semua pihak. Indonesia Country Coordinator for Environmental Health at Vital Strategies, Ririn Radiawati Kusuma, pun memiliki pendapat yang sama seperti dikutip dari majalah internal Pemprov DKI Jakarta, JaKita edisi 07 2022.
“Semua pihak harus berperan dalam pengendalian pencemaran udara. Kita semua memiliki peran. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum untuk bisa memberikan kontribusinya dalam menangani persoalan polusi udara. Misalnya, dengan naik kendaraan umum, mengurangi mobilitas, tidak membakar sampah, dan secara aktif melapor ke Pemprov DKI Jakarta, jika ada hal-hal yang mengganggu soal pengolahan sampah,” ujarnya.
Menurut Ririn, salah satu sumber polusi udara adalah transportasi. Ia mengatakan, untuk mengatasinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan emisi gas buang kendaraan bermotor yang saat ini masih rendah. Dalam hal ini, Pemprov DKI terus menerus mengajak masyarakat untuk secara rutin melakukan uji emisi kendaraan pribadinya masing-masing, serta mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Berita Terkait
-
Warga Korban Kebakaran Simprug: Mau Saja Direlokasi, Tapi Jangan Jauh-Jauh
-
Demi Tambah Kuota, Pemprov DKI Bakal Pangkas Nilai Bantuan Kartu Lansia Jakarta Jadi Rp300 ribu Tahun Depan
-
DPRD Berencana Bentuk Pansus Kepegawaian Terkait Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
-
Ditanya Soal Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Anies Baswedan Bungkam Malah Asyik Selfie dengan Warga
-
Geger Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, DPRD Usul Pembentukan Pansus Pekan Depan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar