Suara.com - Polres Kota Besar Palembang melakukan blokade di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau ruas Jalan POM IX di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I. Ini menyusul adanya aksi yang dilakukan mahasiswa terkait penolakan BBM naik.
Blokade tersebut dilakukan dengan kawat berduri akibat aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Demonstrasi "Seruan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Rakyat Menjerit" itu diikuti sekitar ratusan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Selatan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Polisi Rendy S. Aditama di lokasi demo mengatakan selama unjuk rasa berlangsung maka arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalan lain untuk menghindari kepadatan kendaraan yang berlebih.
Pengalihan arus lalu lintas tersebut menyasar ke sejumlah lokasi, mulai dari jalur Jalan Radial menuju Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai, Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas menuju Jalan Radial, serta Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai.
"Jalur dari Simpang Samsat Baru atau Jalan Kapten A. Rivai mengarah simpang DPRD Sumsel ditutup total. Jalur dari Jalan Angkatan 45 diarahkan ke Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas," katanya.
Berdasarkan pantauan di lokasi massa demonstrasi tampak mulai berdatangan memadati sepanjang jalan depan Kantor DPRD Sumatera Selatan dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tuntutan mereka, dan satu unit mobil bak terbuka berisi alat pengeras suara.
"Silahkan teman-teman merapat untuk perjuangkan nasib rakyat, nasib orang tua kita yang semakin sulit karena harga BBM naik kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan kita pun naik. Pemerintah dan wakil rakyat dengar keluhan kami ini," kata salah satu mahasiswa yang menggunakan jaket almamater berwarna biru muda Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Baca Juga: Polisi Bangkalan Cek Tiap SPBU Antisipasi Kepanikan Pasca Kenaikan BBM
Aparat kepolisian juga tampak menjaga ketat jalannya aksi demonstrasi tersebut, dengan mengerahkan sekitar lebih dari 900 personel yang dilengkapi alat pengaman diri dan satu unit mobil pengurai massa.
Aksi demonstrasi tersebut sejauh ini terpantau berjalan dengan tertib.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto menyebutkan personel-nya yang bersiaga di setiap kabupaten/kota diperintahkan untuk mengkondusifkan kondisi dilapangan secara humanis. Namun, untuk bentuk pelanggaran pidana terkait BBM subsidi harus ditindak secara tegas.
Kesiagaan personel kepolisian tersebut sudah berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral dipimpin Gubernur Herman Deru beberapa waktu lalu di Griya Agung Palembang.
Hasil rapat tersebut, kata dia, di antaranya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan rencana jangka pendek dan jangka panjang.
Rencana jangka pendek tersebut di antaranya, berupa sosialisasi menyampaikan kesepahaman kepada masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi.
Berita Terkait
-
Pedas! Harga BBM Naik, Rocky Gerung: Solusinya Percepat Perubahan Politik
-
Perbedaan Indonesia dan Korea Selatan Saat Menaikan Harga BBM
-
GP Ansor Dukung Harga BBM Naik, Yaqut Cholil: Ini Bentuk Keadilan Subsidi untuk Rakyat
-
Pemerintah Menaikkan Harga BBM, Mahasiswa Dikabarkan Bakal Demo Siang Ini
-
Penyesuaian Harga BBM Dinilai Langkah Realistis, GP Ansor: Bentuk Keadilan Subsidi untuk Rakyat
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!