Kritisi Kenaikan BBM, Rizal Ramli Sebut Ada Banyak Cara Lain: Salah Satunya Hentikan Pengeluaran Ibukota Baru Abal-abal

Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik pedas pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini dinyatakan sendiri oleh Rizal Ramli melalui akun Twitternya.

Menurut Rizal Ramli, pemerintah tak perlu menaikan harga BBM terutama untuk menghemat pengeluaran.

Lebih lanjut dia menyarankan tiga cara yang bisa ditempuh pemerintah agar ekonomi tetap stabil namun tak perlu menaikkan BBM.

Pertama dia menyarankan agar pemerintah mengurangi pengeluaran yang tak perlu.

"Gimana caranya tidak perlu menaikkan harga BBM ? Pemerintah hentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota baru abal-abal itu," tulis Rizal Ramli.

"Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yg anggarannya malah dinaikan 4 kali, padahal kinerja payah! Badan-badan baru dan staffing poto," imbuhnya.

Kedua dia menyarankan agar pemerintak memerinyahkan komisari dan direksi untuk memotong ineffisiensi Pertamina dan PLN 20 persen.

"Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok)," tulisnya.

Baca Juga: Mahasiswa di Kendari Sandera Truk Kontainer Blokade Jalan, Tolak Penaikan BBM Bersubsidi

Terakhir Rizal Ramli menyebutkan pemerintah perlu fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang negara.

"Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat! Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM," tutup Rizal Ramli.

Alasan Pemerintah Naikkan BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Sri Mulyani keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia ("Indonesian Crude Price"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.