- Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo soal keterkaitan masyarakat desa dengan dolar AS.
- Tulus menjelaskan tingginya ketergantungan impor pangan dan energi menyebabkan pelemahan rupiah berdampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan kurs dolar memicu kenaikan harga komoditas dan biaya produksi yang berpotensi membebani APBN serta daya beli rakyat.
Suara.com - Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar. Tulus menilai pernyataan tersebut menyesatkan.
Tulus mengatakan memang benar masyarakat di desa tidak menggunakan mata uang dolar. Bahkan, menurutnya, masyarakat di perkotaan juga tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.
"Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!" kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Tulus menilai ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi. Ia membeberkan sejumlah komoditas yang nyaris tidak bisa lepas dari impor, mulai dari kedelai sebesar 80 persen, gandum 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal untuk pembangunan jalan sebesar 90 persen.
"Jadi kalau rupiah remuk vs dolar rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar," katanya.
Tulus mengingatkan bahwa produk impor pasti sangat terpengaruh oleh kurs dolar. Jika nilai dolar terus melonjak, maka biaya impor juga akan meningkat, baik yang ditanggung pihak swasta maupun negara.
"Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar terus melangit juga; pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN. Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik," kata Tulus.
Selain tingginya ketergantungan impor, Tulus juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menggerus arus kas perusahaan dan berpotensi memicu persoalan lain, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun produk yang tidak terserap pasar.
"Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa," kata Tulus.
Baca Juga: Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan
Tulus mengatakan seharusnya Prabowo memberikan kepastian kepada masyarakat dan menunjukkan upaya konkret untuk menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS.
"Bukan malah meninabobokkan masyarakat, bahkan memberikan pernyataan yang misleading," kata Tulus.
Berita Terkait
-
Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis
-
Pernyataan Presiden soal Dolar Dinilai Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Rupiah
-
Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar
-
Rupiah Bisa Tembus Rp17.900, Ini Alasan Mata Uang RI Diproyeksi Makin Anjlok!
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Skandal Izin Hutan Kuansing, Pukat UGM Minta KPK Telusuri Dugaan Suap hingga Kementerian
-
Sambutan Istimewa untuk Presiden Belarus, Dari Pasukan Berkuda hingga Bermalam di Istana Negara
-
Bupati Purwakarta Minta Maaf soal Lagu Lalaki Langit Viral, Sebut Tak Bermaksud Rendahkan Wanita
-
Prancis Dilanda Kebakaran Hebat, Lahan 700 Hektare Terbakar saat Cuaca Ekstrem
-
Dugaan Kekerasan terhadap Dokter Muda di NTT Diminta Diusut Transparan
-
Kronologi Santriwati Diduga Dicabuli Pimpinan Ponpes di Bogor
-
Diajak Belajar Kitab Kuning, Santriwati Diduga Jadi Korban Perbuatan Cabul
-
Polemik Lagu Lalaki Langit Ciptaan Bupati Purwakarta, Disindir Rossa hingga Disomasi LBH Jabar
-
Ahmad Luthfi Luncurkan Logis, Warga Jateng Kini Bisa Konsultasi Psikolog Gratis
-
Kemlu Qatar: Perundingan Sukses, AS dan Iran Kembali Bertemu Usai Pemakaman Ali Khamenei