Suara.com - Kenaikan harga BBM yang baru diresmikan pada Sabtu (3/9/2022) memicu beragam reaksi, walau yang dominan tentu saja kecaman untuk pemerintah.
Bukan hanya pemerintah, PDI Perjuangan juga banyak diserang sembari mengungkit jejak digital mereka semasa menjadi oposisi pemerintahan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Salah satunya rekaman ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pernah menyampaikan kritikannya mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan ia terlihat sangat emosional dan berapi-api menyampaikan kritikannya kepada pihak pemerintah.
Dalam video tersebut, Hasto menilai kenaikan BBM bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan APBN. Pasalnya alih-alih menyelamatkan APBN, Hasto menilai pemerintahan SBY hanya berniat untuk mencabut subsidi bagi rakyat.
"Dapat kita tangkap bahwa tujuan utama adalah mencabut subsidi untuk rakyat, itu tujuan utama pencabutan BBM," ungkap Hasto, seperti dikutip Suara.com, Senin (5/9/2022) dari video lawaas yang kini viral lagi.
Hasto kemudian mengaitkan masalah APBN ini dengan korupsi di lingkup pemerintahan. "Dari Rp1.200 triliun APBN, 20 persennya dikorupsi," tutur Hasto.
"Kalau Presiden SBY ini berani memberantas korupsi dalam kalangan internalnya, penghematannya Rp200 triliun, dari penghematan APBN," sambung Hasto.
Bukan cuma masalah pemberantasan korupsi, Hasto juga menyinggung perihal banyaknya kebocoran pajak. Menurutnya bila problem ini bisa diselesaikan, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN.
"Kita bicara kepentingan rakyat, namanya pemerintah melindungi rakyat. Rakyat kan jelas sekarang, kalau mereka ditanya apakah setuju kalau pemerintah menaikkan (harga) BBM, pasti mereka akan menjawab tidak. Maka pemerintah harus kreatif mencari cara untuk menghemat subsidi," pungkas Hasto.
Apa yang disampaikan Hasto sebenarnya sejalan dengan sikap PDIP secara umum ketika berada di luar lingkup pemerintahan. Namun video ini sangat disorot karena sikap Hasto yang terlihat begitu berapi-api saat memperjuangkan agar harga BBM tidak jadi dinaikkan.
Bahkan Hasto terlihat tidak mau berhenti menyampaikan argumentasinya ketika moderator debat sudah berusaha untuk menyela.
Sikapnya inilah yang belakangan menjadi bulan-bulanan publik. Pasalnya saat ini PDIP bersikap melempem meskipun pemerintah menaikkan harga BBM.
"Keren ini mas sekjenpdiperjuangan," sindir akun Instagram @undercover.id yang memviralkan kembali potongan video tersebut.
"Apapun makanannya, minumnya ludah sendiri," komentar warganet.
"Nelen ludah sendiri," kecam warganet lain dengan narasi ledekan serupa.
Berita Terkait
-
Demonstran Ultimatum Pemerintah: Jika 1x24 Jam Tak Batalkan Kenaikan BBM, Kami Turunkan Massa Lebih Besar
-
Pemda Bantul Siapkan Kompensasi Dampak Kenaikan Harga BBM
-
Besok Buruh Batam Berdemo Tolak Kenaikan BBM, Ini Poin Penting yang Disampaikan
-
Perbandingan Harga BBM Lengkap antara SPBU Pertamina, Vivo, Shell, dan BP AKR
-
Demokrat Kritik Telak Rezim Jokowi: Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM Naik, Uangnya Lari ke Mana?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar