Suara.com - Aksi demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ramai diikuti sejumlah elemen organisasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, tepatnya di Bundaran Patung Kuda Arjuna, Senin (5/9/2022).
Salah satunya massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kenaikan BBM sejak pukul 14.00 WIB, dengan melakukan orasi orasi agar harga BBM kembali turun karena sangat menyesengsarakan rakyat.
Sebelum tiba di patung kuda, mereka terlebih dahulu melakukan long march dari arah lapangan IRTI Jalan Medan Merdeka Selatan. Sambil berorasi meraka pun mengajak seluruh lapisan masyarakat agar pemerintah menurunkan harga BBM.
Tuntutan HMI dalam aksinya itu, mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga BBM bersubsidi.
Selanjutnya, kata peserta aksi, meminta agar Jokowi segera mencopot sejumlah menteri yang turut andil dalam proses kenaikan BBM bersubsidi.
"Segera mencopot Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Dirut Pertamina," teriak peserta aksi
Massa aksi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menggelorakan penolakan terhadap kenaikan BBM.
Peserta aksi juga menunjukan aksi teatrikalnya dengan menggotong keranda mayat sambil menaburkan bunga.
Untuk arus lalu lintas di Jalan menuju Istana Presiden juga sudah ditutup. Kawat berduri juga sudah dipasang di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona. Bertujuan agar massa aksi berada di satu titik.
Baca Juga: Polisi Tangkap Empat Pendemo Tolak Kenaikan BBM di Dekat Istana
Polisi dalam mengawal aksi demontrasi pada hari ini setidaknya menerjunkan sebanyak 4 ribu personil. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Ops Pusat, AKBP Saufi Salomon mengatakan bahwa ada sekitar 4 ribu personel yang akan diturunkan dan ditempatkan di sembilan titik.
“Personel yang diturunkan ada empat ribuan personel. Sembilan titik itu penempatan personel lalu lintas. Itu kan untuk mengatur lalu lintas. Demo sembilan titik enggak ada,"imbuhnya
Sabrina Hamdi
Berita Terkait
-
Polisi Tangkap Empat Pendemo Tolak Kenaikan BBM di Dekat Istana
-
Sweeping Kendaraan Berplat Merah, Lima Pengunjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM Ditangkap di Patung Kuda
-
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ada Nama Sambo Hingga Berakhir Ricuh
-
Massa HMI di Depan DPR Bubar Tanpa Diusir, Demonstran Kalah Banyak Dari Polisi
-
Demo Tolak Kenaikan BBM di Dekat Istana Ricuh! Satu Anggota PMII Ditangkap usai Dorong-dorong sama Polisi
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi