Disorot Gegara Bolos Rapat, KSAD Dudung Buru-buru Klarifikasi dan Minta Maaf ke DPR

Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman buru-buru memberikan klarifikasi kepada Komisi I DPR atas ketidakhadiran di rapat pada Senin (5/9) kemarin.

Seperti diketahui, tidak sedikit anggota Komisi I yang menyorot absennya Dudung di rapat. Para legislator menyebut bahwa Dudung bukan sekali dua kali bolos, melainkan sudah kesekian kalinya Dudung tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan bahwa perihal tersebut Dudung sudah menghubungi Komisi I. Dudung meminta maaf karena tidak menghadiri rapat.

“Dari KSAD usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung," kata Meutya.

Selain melakukan klarifikasi soal absensi di rapat, Dudung dalam komunikasinya dengan Komisi I DPR turut menegaskan ihwal relasinya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Isu Tak Harmonis Disorot

Diketahui, dalam rapat di Komisi I, Senin kemarin, isu disharmoni hubungan Andika dan Dudung turut menjadi pembahasan.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan di kala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," ujar Meutya.

Baca Juga: Tumpah ke Jalanan Tolak Kenaikan BBM, Massa Buruh Kompak Long March Sambil Dorong Motor ke DPR

Dudung Sering Absen di Rapat

KSAD Dudung sempat dicari-cari oleh Komisi I DPR RI, Senin kemarin. Sebabnya, Dudung absen dalam rapat kerja bersama di DPR.

Wakil KSAD Letnan Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan alasan Dudung tidak hadir di rapat membahas anggaran dan isu-isu aktual. Kepada Komisi I, Agus berujar bahwa Dudun hari ini sedang mengecek kesiapan personel yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua.

"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh bapak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan bapak KSAD di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi," kata Agus, kemarin.

Alasan kedua absennya Dudung di rapat ialah lantaran mantan Pangkostrad tersebut tengah melakukan pengecekan alat perlengkapan khusus (Alkapsus) dan alat perlengkapan satuan (Alkapsat) yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan.

Mendengar alasan ketidakhadiran KSAD, Anggota Komisi I Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas memberikan catatan. Menurutnya kehadiran KSAD di rapat sangat penting dan tidak bisa diwakilkan.

Sorotan itu datang mengingat KSAD yang kerap mengutus perwakilannya hadir di rapat.

"Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, wakasad terus diwakili juga," kata Yan.

Padahal banyak isu aktual yang akan ditanyakan, terutama perihal kasus mutilasi oleh prajurit TNI di Timika, Papua.

"Apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di timika, kami sebenarnya butuhkan ksad itu hadir di sini untuk menjelaskan," ujar Yan.

Sorotan ihwal absensi Dudung di rapat juga datang dari Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta. Ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Dudung di rapat memang sudah terulang untuk kesekian kali.

Ia mempertanyakan apakah kemudian Dudung lebih mementingkan pertemuan bersama anak buah atau mitranya, yakni Komisi I.

"Kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi I moso lebih penting dengan anak buah sih. saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI. Tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya, itu yang di bawah tinggal semua," tutur Sukamta.

"Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi I," sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi menyarankan bahwa ada agenda rapat khusus dengan KSAD untuk membahas kasus mutilasi di Timika.

"Jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan bapak KSAD, pimpinan. Karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi," kata Bobby.