Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk belajar matematika terlebih dahulu sebelum demo soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini dinyatakan sendiri dalam rilis media yang diterima Suara.com pada rabu (7/9/2022).
Rilis yang ditulis oleh Adian tersebut membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu," judul rilis tersebut.
Menurut Adian pada era SBY kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500.
"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," tulis Adian Napitupulu.
Lebih lanjut Adian Napitupulu membandingkan upah minimun dengan kenaikan harga BBM. Pada era SBY dia menyebutkan bahwa upah minimum contohnya DKI Jakarta berkisar Rp 2,2 juta pada 2013 maka upah satu bulan dengan harga BBM Rp 6.500 hanya dapat 338 liter.
"Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM," tulis Adian
"Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," imbuhanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Sebagai MenPAN RB di Istana, Megawati Beri Selamat Langsung
Adian juga mengklaim bahwa di era SBY masih ada 'mafia' terorganisir seperti Petral yang beroprasi. Sementara di era Jokowi dia menyebutkan bahwa Petral telah dibubarkan.
Selain membandingkan harga BBM, Adian juga membandingkan pembangunan infrasutruktur antara kedua presiden tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan tol di era SBY hanya mampu membangun 193 km sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.
"Dari perbandingan perbandingan angka angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," ungkap Aidan.
Dalam akhir tulisannya, Aidan menyarankan agar kader Demokrat belajar matematika dan sejarah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
Terkini
-
Polda Metro Larang Bundaran HI Jadi Lokasi Demo Mahasiswa, Minta Dialihkan ke Patung Kuda dan DPR
-
Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029
-
Massa Mahasiswa Diadang Rantis ke Bundaran HI, Sempat Terjadi Aksi Dorong
-
Bantah Kenal Pejabat Bea Cukai, Heri Black Akui Pernah Urus Kontainer Blueray
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
WALHI 'Semprot' Pemprov DKI: Bukannya Perluas Akses Transportasi Umum, Malah Naikkan Tarif
-
Heri Gunawan dan Istri Kompak Mangkir dari Pemeriksaan Kasus CSR BI-OJK, KPK Bakal Panggil Paksa?
-
Potensi Chaos di Depan Mata? Sosiolog UGM Soroti Krisis Kepercayaan pada Negara
-
Bisakah Rumput Laut Menggantikan Plastik? Riset Indonesia Cari Jalan Keluar dari Krisis Sampah
-
Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer