"Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat, mengapa untuk membangun ibu kota negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Syaikhu.
Syaikhu mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu.
Dampak lebih lanjutnya, kata Syaikhu ialah jumlah orang miskin ikut bertambah. Sebab kenaikan harga-harga saat ini terjadi secara berbarengan, mulai dari kenaikan harga di sektor energi, yakni BBM hingga kenaikan harga pangan.
"Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," kata Syaikhu.
Fraksi PKS Walk Out
Selain surat terbuka, Fraksi PKS di DPR pun melakukan aksi walk out dari rapat paripurna, Selasa (6/9/2022). Sikap tersebut dilakukan Fraksi PKS sebagai bentuk dukungan terhadap demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI.
Pernyataan walk-out disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, saat Ketua DPR RI Puan Maharani usai menanyakan persetujuan setiap fraksi terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2021 menjadi undang-undang.
"Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi," kata Mulyanto mewakili Fraksi PKS, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Medan Turut Berduka Cita Atas Kenaikan Harga BBM
"Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walkout dari forum ini," sambung Mulyanto.
Aksi walkout Fraksi PKS itu kemudian dilanjutkan dengan aksi para anggota DPR Fraksi PKS di depan pintu masuk ruang rapat. Mereka, dengan membawa poster, menyatakan penolakan atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
Terkini
-
Polisi Temukan Dua Bukti Penting, Dirut Terra Drone Terancam 12 Tahun Penjara
-
Bungkam Saat Ditanya Soal Kasus, Bupati Lampung Tengah Malah Goda Jurnalis Saat Diborgol
-
Mobil MBG Tabrak 21 Siswa SD di Cilincing, Dipastikan Tak Ada Korban Tewas
-
Mentan Amran Tegas: Berani Korupsi Bantuan Bencana Akan Langsung Dicopot
-
Berkat Laporan Warga, Polisi Sita 8 Ton Kayu Ilegal di Kepulauan Meranti
-
Bupati Lampung Tengah Kantongi Fee Proyek Rp 5,75 Miliar: Dipakai Buat Bayar Utang Kampanye
-
Sekdes Tanggul Wetan Dibekuk! Skandal Korupsi APBDes Rp484 Juta di Jember Kembali Meledak
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?
-
Kementan Minta Publik Kawal Ketat Bantuan Beras 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar untuk Sumatra
-
Jejak Utang Pilkada Bupati Lampung Tengah: Palak Fee Proyek APBD, Korupsi Rp5,75 Miliar