Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief yakin Anies Baswedan tak terlibat korupsi.
Ungkapannya tersebut terkait dengan pemanggilan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semua mendoakan @aniesbaswedan, kami yakin Ia tak terlibat korupsi. Memang perjuangan itu berat," tulis Andi Arief di akun Twitternya pada Kamis (8/9/2022).
Tak hanya meyakini Anies tak terlibat korupsi, Andi Arief bahkan menawarkan bantuan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dia menyebutkan bahwa jika diperlukan kader Partai Demokrat Jansen Sitondaon yang merupakan ahli hukum siap membantu.
"Secara hukum, jika diperlukan maka anak muda kader Demokrat @jansen_jsp ahli hukum yang cukup disegani dan cerdas, siap diminta pendapat hukum dan membelanya pro bono," tambahnya.
Anies Baswedan sendiri dipanggil oleh KPK pada Rabu (7/9/2022).
Dia diperiksa kurang lebih 11 jam terkait tuduhaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan balap Formula E di Jakarta.
Cuitan Andi Arief sontak mengundang berbagai respons dari warganet.
Baca Juga: Mengerikan! Angin Puting Beliung Porak Porandakan Rumah di Sukabumi, Warga: Allahu Akbar
"Oligarki memang gitu, udah sering cara gini dipake, yang penting lawan diperiksa bolak-baliik KPK, mau salah apa enggak yang penting diperiksa aja biar keliatan jelek," komentar warganet.
"Jangan takut bila tidak bersalah yakinlah rakyat berada di pihak yang benar dan akan membelah kebenaran itu," imbuh warganet lain.
"Keyakinan saja tidak cukup, harus punya bukti dan alibi yang kuat untuk membuktikan tidak terlibat, Saya dulu juga yakin, orang orang seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng tidak terlibat korupsi," tambah lainnya.
"Ferdinad gimana bekas kadermu dulu kan advokasi hukum apa gelarnya palsu?" tulis warganet di kolom komentar.
"Semua pelaku korupsi pada awalnya begitu ingat gak kata Anas Urbaningrum serupiah pun saya terlibat korupsi Hambalang siap digantung di Monas nyatanya?" timpal lainnya.
Anies Diperiksa 11 Jam
Berita Terkait
-
Kocak Dua Driver Ojol Salah Angkut Customer, Jadi Penumpang yang Tertukar
-
Viral Pria Bersarung Pamer Alat Vital dan Masturbasi Depan Siswi SMP di Jaksel, Polisi Cari Pelaku
-
Viral Pria Pelontos Terekam Lempar Api di SPBU Cirebon hingga Picu Kebakaran, Berjalan Santai Setelahnya
-
Viral Video Wahana Jatuh dari Ketinggian 50 Kaki, Warganet : Niat Healing Malah Terbanting
-
Khusus Penghasilan di Atas UMP, Begini Penampakan Rumah DP 0 Rupiah yang Baru Diresmikan Anies di Cilangkap
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan
-
Inosentius Dapat Tugas Baru, DPR Beberkan Alasan Adies Kadir Dipilih Jadi Hakim MK
-
Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK dan BPKP Soal Penyewaan Terminal BBM oleh Pertamina
-
Integritas Dipertanyakan, DPR Klaim Adies Kadir Mampu Jaga Kredibilitas Hakim Konstitusi
-
Dicecar 30 Pertanyaan Soal Kematian Lula Lahfah, Apa Peran Reza Arap Sebenarnya?
-
Normalisasi Ciliwung Dikebut, Pramono Pastikan Relokasi dan Pembebasan Lahan Segera Berjalan
-
Rocky Gerung Usai Diperiksa di Kasus Ijazah Jokowi: Dapat Pisang Goreng dan Empat Gelas Kopi
-
5 Fakta Pernyataan Nyeleneh Noel di Sidang Pemerasan: Sebut Nama Purbaya hingga Minta Dihukum Mati
-
Buka Peluang Perpanjang Modifikasi Cuaca, Pramono: Nggak Mungkin Jakarta Nggak Ada Genangan
-
DPR Laporkan 8 Poin Hasil Panja Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden