Ogah Usut Masalah Kebocoran Data Negara Gegara Belum Ada Laporan, Mabes Polri Lempar Kasus Bjorka ke Pemerintah

Sontak, publik memberi perhatian khusus pada data vaksin Luhut tersebut lantaran disebutkan dirinya hanya menerima vaksin dosis kedua. Sorotan publik tersebut muncul lantaran Luhut dinilai oleh masyarakat sebagai pihak yang getol menggencarkan vaksin booster.

Tak hanya para menteri, Bjorka juga melakukan doxing atau menyebarluaskan identitas yang diduga dimiliki oleh sosok pegiat media sosial sekaligus sutradara, yakni Denny Siregar.

Melalui akun Twitter anyarnya, Bjorka menyebut Denny hidup dengan memakan uang pajak namun memecahbelahkan masyarakat Indonesia.

Sontak saja, Denny mencurigai bahwa Bjorka berdomisili di Indonesia lantaran tahu siapa dirinya.

Terbaru, Bjorka juga merilis sebuah informasi sensitif mengenai dalang pembunuhan aktivis HAM Munir. Bjorka menyebut nama seorang purnawirawan TNI Muchdi Purwopranjono.

Meski dielu-elukan sebagai sosok yang mengungkap identitas terduga otak diracunnya Munir, Muchdi sudah sejak dahulu kala ditangkap dan disidang terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Sayangnya, Muchdi kini menghirup udara bebas lantaran divonis bebas oleh majelis hakim pada 31 Desember 2008 silam.

Langkah BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sempat mengklaim pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap hacker Bjorka.

Baca Juga: Bjorka Tuding Denny Siregar Picu Polarisasi, Apa Artinya?

"BSSN telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan," kata Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra pada Sabtu (10/9/2022).

Ariandi ketika itu juga mengklaim pihaknya segera melakukan koordinasi dengan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diduga mengalami kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Di samping itu, BSSN bersama dengan PSE terkait juga tengah melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Selain berkoordinasi dengan penegak hukum, diantaranya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Ariandi menyebut keamanan siber menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebabnya, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Hanya saja, Polri saat dikonfirmasi mengklaim hingga kekinian belum ada koordinasi antara Dirtipidsiber Bareskrim Polri dengan BSSN terkait upaya penegakan hukum terhadap hacker Bjorka.

"Belum ada kegiatan tersebut ya untuk Mabes," pungkas Nurul.