Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri gabung dalam tim khusus yang telah dibentuk pemerintah untuk mengatasi serangan siber dari peretas atau hacker dengan identitas Bjorka.
Ditsiber Polri masuk dalam timsus tersebut bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Belakangan ini marak terjadi serangan peretas yang mengacak-acak data-data milik instansi Pemerintah. Terkait hal itu, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Hingga kini, ia mengatakan Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Kendati belum ada laporan yang masuk terkait kebocoran data, Polri telah bergabung dengan tim khusus atau timsus yang dibentuk pemerintah sebagai upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber.
Sebelumnya, tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Rapat itu juga dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat itu digelar selang beberapa hari setelah terjadinya kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang tersebar di internet.
Peretas yang beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas surat korespondensi milik Presiden, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Sementara itu, Senin (12/9), Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Di hari yang sama, Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Muncul Akun Twitter Diduga Milik Bjorka, Ngaku Santai Nunggu Digrebek Hingga Tawarkan Bantuan ke Pemerintah
-
3 Lembaga Negara Bersatu dalam Tim Khusus Melawan Serangan Siber Bjorka
-
Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Lawan Bjorka
-
Geger Hacker Bjorka Obrak-abrik Keamanan Siber RI, Ditsiber Polri Masuk Timsus Cegah Peretasan
-
6 Fakta Tim Khusus Bentukan Jokowi untuk Tangani Serangan Bjorka
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!