Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri gabung dalam tim khusus yang telah dibentuk pemerintah untuk mengatasi serangan siber dari peretas atau hacker dengan identitas Bjorka.
Ditsiber Polri masuk dalam timsus tersebut bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Belakangan ini marak terjadi serangan peretas yang mengacak-acak data-data milik instansi Pemerintah. Terkait hal itu, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Hingga kini, ia mengatakan Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Kendati belum ada laporan yang masuk terkait kebocoran data, Polri telah bergabung dengan tim khusus atau timsus yang dibentuk pemerintah sebagai upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber.
Sebelumnya, tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Rapat itu juga dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat itu digelar selang beberapa hari setelah terjadinya kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang tersebar di internet.
Peretas yang beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas surat korespondensi milik Presiden, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Sementara itu, Senin (12/9), Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Di hari yang sama, Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Muncul Akun Twitter Diduga Milik Bjorka, Ngaku Santai Nunggu Digrebek Hingga Tawarkan Bantuan ke Pemerintah
-
3 Lembaga Negara Bersatu dalam Tim Khusus Melawan Serangan Siber Bjorka
-
Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Lawan Bjorka
-
Geger Hacker Bjorka Obrak-abrik Keamanan Siber RI, Ditsiber Polri Masuk Timsus Cegah Peretasan
-
6 Fakta Tim Khusus Bentukan Jokowi untuk Tangani Serangan Bjorka
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari