Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri gabung dalam tim khusus yang telah dibentuk pemerintah untuk mengatasi serangan siber dari peretas atau hacker dengan identitas Bjorka.
Ditsiber Polri masuk dalam timsus tersebut bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Belakangan ini marak terjadi serangan peretas yang mengacak-acak data-data milik instansi Pemerintah. Terkait hal itu, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Hingga kini, ia mengatakan Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Kendati belum ada laporan yang masuk terkait kebocoran data, Polri telah bergabung dengan tim khusus atau timsus yang dibentuk pemerintah sebagai upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber.
Sebelumnya, tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Rapat itu juga dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat itu digelar selang beberapa hari setelah terjadinya kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang tersebar di internet.
Peretas yang beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas surat korespondensi milik Presiden, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Sementara itu, Senin (12/9), Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Di hari yang sama, Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Muncul Akun Twitter Diduga Milik Bjorka, Ngaku Santai Nunggu Digrebek Hingga Tawarkan Bantuan ke Pemerintah
-
3 Lembaga Negara Bersatu dalam Tim Khusus Melawan Serangan Siber Bjorka
-
Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Lawan Bjorka
-
Geger Hacker Bjorka Obrak-abrik Keamanan Siber RI, Ditsiber Polri Masuk Timsus Cegah Peretasan
-
6 Fakta Tim Khusus Bentukan Jokowi untuk Tangani Serangan Bjorka
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia