Suara.com - Serangan siber oleh Bjorka terus menjadi pembicaraan publik, apalagi karena korban doxxing-nya yang terus bertambah setiap hari.
Tak ayal sejumlah lembaga pemerintah juga menjadi sasaran kritik, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang disebut-sebut akan membangun kolam renang di kantor Sentul, Jawa Barat dengan anggaran mencapai Rp1,8 miliar.
Isu pembangunan kolam renang BSSN ini awalnya kembali disentil oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang lalu ditanggapi dengan pedas oleh Anggota DPR RI Fadli Zon.
"Kolam renang 'relatif' lebih penting dari keamanan siber," cuit Fadli, dikutip Suara.com pada Selasa (13/9/2022).
Cuitan pedasnya ini seolah menyindir BSSN yang sudah gagal menjaga keamanan data masyarakat Indonesia, tetapi justru sibuk merencanakan pembangunan fasilitas kolam renang di kantor. Meski sebenarnya rencana ini juga sudah bergulir sejak pembuatan tender tanggal 20 Oktober 2021 lalu.
Sentilan Fadli Zon ini rupanya disepakati oleh warganet, seperti yang terlihat di kolom komentar postingannya.
"Suka aneh-aneh ya om pemerintah wakanda," komentar warganet.
"Manfaatkan fasilitas negara sebanyak mungkin, kinerja no sekian..." kritik warganet lain dengan pedas.
"Ooh pantes uangnya buat bikin kolam renang, bukan untuk memperkuat pertahanan cyber... pantes jebol terus dan ngeles terus kayak bajaj, kan ngehek..!" timpal yang lainnya.
Baca Juga: Jawaban Hacker Bjorka Soal Kasus Fredy Sambo
Rencana Pembangunan Kolam Renang Rp1,8 M di Kantor BSSN yang Menghebohkan
Dunia maya sempat dibuat geger dengan beredarnya rencana pembangunan kolam renang sampai seharga Rp1,8 miliar di Kantor BSSN.
Mengutip laman lpse.bssn.go.id, tender dengan kode 2395491 ini memiliki sumber dana dari APBN 2021. Tertulis nilai pagu paket Rp1,8 miliar, dengan nilai HPS paket Rp 1,78 miliar.
Disebutkan ada 116 peserta yang mengikuti tender proyek tersebut, dengan pemenangnya adalah CV Aktalindo Perkasa. Kolam renang yang dimaksud sedianya dibangun di Kantor BSSN yang berlokasi di Jalan Raya Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.
BSSN Menjadi Salah Satu Anggota Timsus Hadapi Bjorka
Usai rapat terbatas yang digelar pada Senin (12/9/2022), pemerintah sepakat membentuk tim khusus untuk menghadapi serangan siber oleh Bjorka. Tim itu sedianya dibentuk dari gabungan BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), Kominfo, dan Polri.
Berita Terkait
-
Melempem, Hacker Bjorka Minta Tito Karnavian Bersuara: Karena Ferdy Sambo Orangmu
-
Data Pribadinya Diobok-obok Hacker Bjorka, Puan Maharani: Audit Keamanan Siber Wajib Dilakukan
-
Fadli Zon Bandingkan Ekonomi Indonesia Saat Era Jokowi dan SBY: Kinerja Pemerintah Lemah
-
Datanya Kini Dibocorkan, Mahfud MD Pernah Sebut Ulah Hacker Bjorka Tak Membahayakan, Warganet Ikut Geram
-
Datanya Diretas dan Dibocorkan Bjorka, Mahfud MD Tak Mau Ambil Pusing: Data Pribadi Saya Terbuka
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO