Suara.com - Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar selama dua hari mulai 15 sampai 16 September 2022 di Jakarta. Agenda rapat membahas arah koalisi partai serta calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
"Partai Demokrat akan membahas mengenai rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki oleh Partai Demokrat bersama tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat dari Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).
Herzaky menjelaskan ketua umum partai berlambang Mercy Agus Harimurti Yudhoyono akan mendengarkan masukan-masukan dan aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.
"Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan," tuturnya.
"Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah kedepannya menuju Pilpres dan Pileg 2024," sambungnya.
Menurutnya, Demokrat harus bisa menjadi partai pemerintahan di 2024 mendatang, terlebih agar bisa terus membantu rakyat. Untuk itu, kata dia, soal capres-cawapres dan koalisi akan dipertimbangkan secara komprehensif.
Ia menyampaikan, ada ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.
"Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan nama capres-cawapres yang akan diusung Demokrat, Herzaky mengatakan, hal itu akan tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta Rapimnas.
Baca Juga: Demokrat Bakal Bahas Kenaikan Harga BBM Saat Rapimnas, Herzaky: Kami Konsisten Suarakan Penolakan
"Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Demokrat Bakal Bahas Kenaikan Harga BBM Saat Rapimnas, Herzaky: Kami Konsisten Suarakan Penolakan
-
Paripurna Pengumuman Pemberhentian Anies Sesuai Regulasi, Demokrat DKI: Tak Berkaitan Pemeriksaan KPK
-
KPK Lelang Rumah Milik eks Napi Korupsi M. Nazarudin Capai Rp2,81 Miliar
-
Target 14 Kursi DPRD Sumbar, Ketua DPD Demokrat Minta Kader Fokus Pileg 2024
-
Tangisan Angelina Sondakh Dinyinyir Netizen Usai Kunjungi Rumah Sopir yang Rawat Putranya
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Berkas Lengkap, Gugatan Rp125 Triliun ke Gibran Bakal Lanjut ke Mediasi Pekan Depan
-
Ribuan Anak Keracunan Gegara MBG, Anggaran Rp71 T Mengendap, DPR: Serahkan Saja ke Sekolah
-
Geger Bocah 8 Tahun di Penjaringan Jakut Membusuk di Indekos: Tubuh Banjir Darah dan Tanpa Busana!
-
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Apa Itu Pengampunan Pajak yang Bisa 'Sucikan' Harta Orang Kaya?
-
Tax Amnesty Jilid 3 Terancam Batal, Menkeu Purbaya Sebut Kebijakan Bikin Wajib Pajak 'Kibul-Kibul'
-
Kembali Diperiksa KPK usai Sita Uang Rp3 Miliar, Nasib Bupati Pati Sudewo di Ujung Tanduk?
-
Cak Imin Bicara Hal Mengerikan Usai Anak Muda Lebih Pilih PNS daripada Jadi Petani Menderita
-
Prabowo Berpidato Ketiga di Sidang Majelis Umum PBB, Bicara Usai Donald Trump
-
Diusir Usai Gunakan Baju Bendera Palestina, Legislator Belanda Ganti Baju dengan Corak Semangka
-
Ribuan Buruh Kepung DPR Hari Ini, 5.367 Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Tolak Upah Murah!