Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana penghapusan golongan daya pelanggan listrik 450 VA. Ia menyebut kebijakan tersebut terburu-buru dan tidak berperasaan.
Menurut Mulyanto, seharusnya pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik atau over suplly PLN. Sehingga tidak sampai mengorbankan rakyat lewat penghapusan golongan daya 450 VA.
"Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil," kata Mulyanto, Rabu (14/9/2022).
Kata dia, saat ini masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Mulai dari dampal pandemi Covid-19 belum pulih hingga imbas kenaikan harga BBM dan kenaikan harga bahan makanan.
“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?" kata Mulyanto.
Sementara itu terkait introduksi listrik dari sumber energi baru-dan energi terbarukan, Mulyanto mewanti-wanti pemerintah agar jangan tergopoh-gopoh dan manut saja didikte pihak internasional.
Sebab jika sikap pemerintah seperti demikian, Mulyanto mengatakan pihak yang menjadi korban ialah rakyat.
Menurut Mulyanto, apabila memang golongan daya 450 VA dihapus dan dialihkan ke 900 VA, maka pemerintah tidak boleh lepas tangan. Ia meminta pemerintah memberikan subsidi listrik.
"Jangan subsidinya ikut dihapus, ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun," kata Mulyanto.
Baca Juga: Kebijakan Penghapusan Listrik 450 VA Bagi Warga Miskin Dinilai Bukan Solusi
Tetapi sebelum menentukan kebijakan-kebijakan tersebut, Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk lebih dulu berkonsultasi dengan DPR melalui Komisi VII yang membidangi energi.
"Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kebijakan Penghapusan Listrik 450 VA Bagi Warga Miskin Dinilai Bukan Solusi
-
Dengar Listrik Kaum Miskin 450 VA Bakal Dihapus, Warga Bogor: Harus Minta Tolong ke Siapa
-
PLN Bali Belum Terima Arahan Penghapusan Daya Listrik 450 VA
-
Listrik Kaum Miskin 450 VA Bakal Dihapus, Emak-emak di Bekasi: Kita Lagi Rakyat yang Jadi Korban
-
Tarif Listrik 2022 Terbaru, 450 VA Dihapus, Rakyat Miskin Bayar Berapa?
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun