Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan ada perbedaan keterangan antara mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dengan Bharada E atau Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Perbedaan keterangan itu memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap peradilan keduanya pada persidangan nanti.
Taufan mengatakan, Bharada E mengaku diperintahkan Ferdy Sambo mengisi peluru sebelum melakukan penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi pada Jumat (8/7/2022) lalu.
"Bharada E menambahkan lagi bahwa Ferdy Sambo memerintahkan dia mengisi amunisi," kata Taufan saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/9/2022)
Namun hal itu dibantah oleh Ferdy Sambo. Dikatakannya, dirinya sama sekali tidak memerintahkan Bharada E mengisi amunisi sebelum adanya pembunuhan terhadap Brigadir J.
"Ferdy Sambo enggak ngaku. Dia bilang 'enggak ada saya suruh dia untuk mengisi amunisi," ujar Taufan menirukan ucapan Ferdy Sambo saat menjalani pemeriksaan.
Menurutnya, adanya perbedaan keterangan itu akan berdampak hukum kepada keduanya, yakni bisa memberatkan hukuman terhadap Bharada E dan dapat meringankan Ferdy Sambo. Namun, Taufan mengatakan, benar atau tidak keterangan Bharada E dan Ferdy Sambo nanti bisa diuji di pengadilan.
"Kalau benar Sambo memerintahkn Bharada E mengisi amunisi itu akan memperkuat dia memang dia mengkomandoi, memang dia untuk membunuh. Namun kalau itu terbantahkan, bukan dia (Ferdy Sambo), berarti keluar dari jeratan hukum, tapi kan meringankan beban hukumnya dia," kata Taufan.
"Sementara memberatkan beban hukumnya Bharada E, karena dia berinisiatif mengisi peluru. Orang anggap sepele hal ini. Ini akan menjadi perkuatan atau pelemahan dari motif menembak," sambungnya.
Kata Taufan hukuman bagi orang yang diperintahkan membunuh seorang dengan menyiapkan alat kejahatannya berbeda dengan ancaman hukuman kepada orang yang memang hanya diperintahkan untuk membunuh tanpa menyiapkan senjata.
Baca Juga: Membedah Dugaan Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
"Seseorang disuruh membunuh, kemudian dengan dia inisiatif sendiri menyiapkan senjatanya, menyiapkan amunisinya, dengan seseorang yang disuruh membunuh, orang yang menyuruh membunuh itu sudah menyiapkan senjata, menyiapkan amunisinya kan beda secara hukum," jelasnya.
Oleh karena itu, Taufan meminta agar penyidiki di Tim Khusus Polri menguji pengakuan dari kedua tersangka tersebut dengan mengumpulkan alat bukti. Penyelidikan tidak dapat hanya mengacu pada keterangan.
Dalam kasus ini, sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Bharada E, Bripka Ricki Rijal, dan Kuat Maruf.
Penyidik Tim Khusus Polri menjerat Bharada E dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.
Sedangkan, Bripka RR, Kuat Maruf, Ferdy Sambo dan istrinya Putri dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman lebih tinggi dari Bharada E, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.
Tag
Berita Terkait
-
Membedah Dugaan Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
-
Nestapa Bripka RR, Ikut Skenario Sambo Demi Sekolah Perwira, Malah Terancam Mati
-
Komnas HAM Sebut Kekuasaan Ferdy Sambo Melebihi Abuse of Power
-
Jadi Sorotan, Anak Ferdy Sambo Punya Ajudan Berpangkat Bripka sampai Dijamin Menteri PPPA
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
Terkunci dalam Kamar Saat Kebakaran, Pria ODGJ Tewas di Tambora
-
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD-SMA Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan Guru Massal
-
Komisi XIII DPR Dorong Kasus Konflik TPL di Danau Toba Dibawa ke Pansus Agraria
-
Jakpro Siapkan Kajian Teknis Perpanjangan Rute LRT Jakarta ke JIS dan PIK 2
-
'Apapun Putusannya, Kami Hormati,' Sikap Kejagung di Ujung Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
-
Detik-detik Gempa Dahsyat di Filipina, Alarm Tsunami Aktif Buat Sulut dan Papua
-
Menko Zulkifli Hasan Panen Ayam Petelur, Apresiasi PNM Bangun Ketahanan Pangan Desa
-
Seskab Teddy Sampaikan Santunan dari Prabowo untuk Keluarga Prajurit yang Gugur Jelang HUT ke-80 TNI
-
Terungkap! Ini 'Dosa' Eks Kajari Jakbar yang Bikin Jabatannya Lenyap