Suara.com - Pemandangan unik terjadi di tengah demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan. Polrestas Banjarmasin tampak mengawal ratusan massa yang berunjuk rasa di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang, Kamis (15/9/2022).
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito memuji kinerja anak buahnya. Menurutnya meski hujan, namun semangat semua anggota polisi dalam mengawal demo tetap tak surut.
"Meski hujan, tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa," kata Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara demokrasi karena diatur Undang-Undang. Atas dasar itu, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib.
Meski demikian, ia tetap berpesan agar mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan damai dan tidak anarkis sehingga menganggu ketertiban umum.
"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai," pesan Sabana.
Sabana menilai bahwa mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga, lanjutnya, pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.
Namun sekali lagi, Sabana mengingatkan agar mahasiswa jangan sampai mudah diprovokasi, apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa.
"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib," ucap Sabana.
"Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi," sambungnya.
Sebagai informasi, ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu.
Isu pertama adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian isu kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Sebut Pendemo Jokowi Tak Belajar Adab, Polisi Kombes Setyo Emosi Keluarkan Kata Binatang ke Mahasiswa
-
Emak-Emak Demo di Patung Kuda: Kita Akan Berjuang sampai BBM Turun
-
Aksi Unjuk Rasa di Depok, Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Minta Upah 2023 Naik 15 Persen
-
Kenaikan Harga BBM Dinilai Tak Pengaruhi Penjualan Kendaraan Bermotor
-
Status Honorer akan Disingkirkan Rezim Jokowi, Jeritan Nakes di Tasikmalaya Minta Kejelasan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?