Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memaparkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (19/9/2022). Dua rapat yang dijalaninya tersebut membahas komoditas pangan, yakni kedelai, bawang merah, cabai serta berbagai produk hortikultura yang tersedia.
Kepada Jokowi, Syahrul melaporkan, berdasarkan dari data yang dimilikinya, seluruh neraca produktivitas dan ketersediaan komoditas yang disebutkan masih cukup hingga akhir Desember 2022.
"Tentu saja neraca yang berkaitan dengan bawang dan kedelai adalah neraca yang juga masih menggunakan data importasi yang ada," kata Syahrul pada konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Setelah mendapatkan laporan, Jokowi lantas memerintahkan pihaknya untuk menjaga neraca produktivitas komoditas pangan tersebut. Selain itu, kepala negara juga memerintahkan agar penanaman terus dilanjutkan.
"Saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai maupun bawang," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengharapkan BUMN bisa membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara memiliki jaminan. Lebih lanjut, dalam rapat juga dibahas terkait sistem logistik dan transportasi untuk menjaga stabilitas harga komoditas.
"Artinya, kita berharap tidak hanya berharap produktivitasnya cukup, tetapi harganya dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik," terangnya.
Syahrul menekankan perlu adanya pemetaan yang baik dari daerah-daerah produsen yang surplus ke daerah-daerah yang stoknya kurang.
Ada dua pendekatan yang disebut Syahrul bisa dilakukan, yang pertama ialah kepada kepala daerah untuk melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk digunakan supaya sistem transportasinya bisa dikendalikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Mobil Mentan Syahrul Yasin Limpo Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jombang
Sementara pendekatan yang kedua ialah pihaknya bersama badan pangan nasional mengintervensi daerah-daerah tertentu yang berskala besar supaya betul-betul ada pengendalian secara maksimal.
"Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada, karena produksinya cukup. kemudian tentu saja Kementan bersama badan pangan nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memappingnya, memetakannya dengan baik."
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?