Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memaparkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (19/9/2022). Dua rapat yang dijalaninya tersebut membahas komoditas pangan, yakni kedelai, bawang merah, cabai serta berbagai produk hortikultura yang tersedia.
Kepada Jokowi, Syahrul melaporkan, berdasarkan dari data yang dimilikinya, seluruh neraca produktivitas dan ketersediaan komoditas yang disebutkan masih cukup hingga akhir Desember 2022.
"Tentu saja neraca yang berkaitan dengan bawang dan kedelai adalah neraca yang juga masih menggunakan data importasi yang ada," kata Syahrul pada konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Setelah mendapatkan laporan, Jokowi lantas memerintahkan pihaknya untuk menjaga neraca produktivitas komoditas pangan tersebut. Selain itu, kepala negara juga memerintahkan agar penanaman terus dilanjutkan.
"Saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai maupun bawang," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengharapkan BUMN bisa membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara memiliki jaminan. Lebih lanjut, dalam rapat juga dibahas terkait sistem logistik dan transportasi untuk menjaga stabilitas harga komoditas.
"Artinya, kita berharap tidak hanya berharap produktivitasnya cukup, tetapi harganya dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik," terangnya.
Syahrul menekankan perlu adanya pemetaan yang baik dari daerah-daerah produsen yang surplus ke daerah-daerah yang stoknya kurang.
Ada dua pendekatan yang disebut Syahrul bisa dilakukan, yang pertama ialah kepada kepala daerah untuk melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk digunakan supaya sistem transportasinya bisa dikendalikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Mobil Mentan Syahrul Yasin Limpo Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jombang
Sementara pendekatan yang kedua ialah pihaknya bersama badan pangan nasional mengintervensi daerah-daerah tertentu yang berskala besar supaya betul-betul ada pengendalian secara maksimal.
"Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada, karena produksinya cukup. kemudian tentu saja Kementan bersama badan pangan nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memappingnya, memetakannya dengan baik."
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti