Suara.com - Bola panas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masih terus bergulir. Elite kedua partai terus saling lempar kritik.
Dimulai dari pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun gunung karena klaim mendengar dugaan Pemilu 2024 tak adil, membuat panas penggawa PDIP.
Kali ini, politikus senior PDIP Aria Bima secara tajam menyebut SBY mengeluarkan pernyataan tersebut justru memperlihatkan kalah sebelum bertanding.
"Itu pernyataan yang cukup menggelikan, karena merasa kalah sebelum bertanding. Karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai, dalam hal ini AHY," ungkap Aria Bima seperti yang dikutip dari wawancara Kompas TV Siang, Senin (19/9/2022).
"Jadi ini cuma ekspresi pencitraan beliau [SBY] seolah dizalimi, posisi playing victim beginilah yang sering dilakukan SBY," tambahnya.
Lebih lanjut dia menuding, bahwa statement yang disampaikan SBY adalah upaya meraup kembali popularitas partai.
"Ini upaya saja mendapatkan satu opini untuk mendapatkan popularitas, enggak ada namamnya cara untuk menggiring [Pemilu 2024] atau cara tak jujur," kata dia.
Aria Bima juga mengklaim, kalau mau menyebut pemilu yang tak adil, maka kontestasi politik nasional 2009 [saat SBY terpilih] adalah paling tak adil.
"Bagaimana dia bicara mengenai pemilu itu dikaitkan Pemilu 2014 dan 2019 (era Jokowi), kenapa enggak dikaitkan Pemilu 2009 yang waktu itu sangat lebih tidak jujur menurut publik," kata Aria Bima.
Baca Juga: PDIP: SBY Turun Gunung karena Khawatir AHY Tak Jadi Capres atau Cawapres
Retorika SBY soal dugaan Pemilu 2024 yang tak adil juga disebut Aria Bima sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Aria Bima menilai, pidato SBY itu untuk mengantisipasi bila nanti AHY tak menjadi capres atau cawapres, akan disebut sebagai penjegalan.
"Kalau enggak mendapatkan dukungan jangan bilang dijegal," kata anggota DPR RI tersebut.
"Pernyataan SBY ini menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau sampai ada dua calon [capres-cawapres] kemudian AHY enggak bisa masuk, sehingga itu nanti dikatakan penjegalan."
Demokrat: Itu Cuma Penyulut Semangat Kader
Politikus Partai Demokrat menyebutkan pernyataan SBY soal dugaan Pemilu 2024 tidak adil hanya persoalan persepsi penerimanya.
Berita Terkait
-
Dapat Arahan dari Puan Maharani, Gibran Sebut Dukungan Terhadap PDI Perjuangan di Kota Solo Sudah di Atas 50 Persen
-
Terungkap, Sopir Mobil Dinas yang Acungkan Pistol di Tol Jagorawi Anggota TNI, Diduga Berpangkat Kapten
-
Selamatkan Kucing yang Terjebak Selama 5 Hari di atas Kanopi Damkar Pontianak Banjir Pujian Netizen
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT