Suara.com - Sejumlah anggota DPR RI fraksi PDIP membentuk tim dengan nama Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Adanya, Dewan Kolonel dianggap akan semakin menyulitkan Ganjar Pranowo diusung maju di Pilpres mendatang.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, wajar jika adanya tim dengan nama Dewan Kolonel tersebut.
Menurutnya, perorangan di Fraksi PDIP DPR RI berhak mendukung siapa pun termasuk Puan Maharani.
Ia menganalisis tim tersebut dibentuk dengan dua pertimbangan. Pertama yakni untuk mendongkel elektabilitas Puan yang masih rendah dan membantu dalam konteks bangun pencitraan.
"Yang pertama elektabilitas Puan masih rendah, masih kecil maka perlu ditingkatkan maka dibentuk lah Dewan Kolonel itu," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (21/9/2022).
Kemudian yang kedua, menurutnya, tim ini dibentuk untuk mendorong Puan untuk menjegal Ganjar Pranowo yang kekinian di berbagai survei elektabilitasnya tinggi.
"Nah dengan tim ini apakah akan menyulitkan Ganjar atau tidak atau seperti apa. Tentu ini bagian dari pada ikhtiar bagian dari usaha PDIP untuk bisa memuluskan Puan menjadi capres," tuturnya.
Ia mengatakan, pada saat yang sama jika Puan kekinian gencar berjalan, dan Ganjar juga di sisi lain seperti ditutup ruang geraknya, maka situasi akan menjadi pelik. Di mana Ganjar disebutnya akan semakin sempit ruangnya untuk maju di Pilpres 2024.
"Suka tidak suka pada saat yang sama akan bersaing akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja tadi akan menyulitkan Ganjar. Karena sama-sama jalan Puan jalan, Ganjar jalan dalam konteks membangun pencitraan," ujarnya.
Baca Juga: Relawan Ganjar Beri Peringatan PDIP Jangan Sampai Salah Ambil Keputusan, Mengancam?
"Dan kita tahu Ganjar sudah mulai dari dulu dimasukkan kotak di pinggirkan dikucilkan termasuk tak diundang dalam acara PDIP beberapa hari yang lalu acara di Jateng tak diundang acara PDIP," sambungnya.
Dewan Kolonel
Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menjelaskan, bahwa adanya tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.
Berita Terkait
-
Relawan Ganjar Beri Peringatan PDIP Jangan Sampai Salah Ambil Keputusan, Mengancam?
-
Siap Gerak Menangkan Puan Maharani di Pilpres 2024, Ini Nama-nama Anggota Hingga Jenderal di dalam Dewan Kolonel
-
Johan Budi Bantah Pembentukan Dewan Kolonel karena Puan Takut Disaingi Ganjar Pranowo
-
Buka-bukaan Soal Dewan Kolonel dari Senayan, Johan Budi: Itu Dipersiapkan Jika Puan Ditunjuk Jadi Capres
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026
-
Bareskrim Sita 23 Ton Pangan Ilegal di Pontianak, Pemasok Utama Diburu
-
Jejak Kelam Syekh Ahmad Al Misry, Pendakwah Ternama Diduga Lecehkan Santri Laki-laki
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
8 Orang Tewas dalam Tragedi Helikopter Jatuh di Sekadau, KNKT Dalami Penyebab Kecelakaan
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
Negara Rugi Bandar Akibat Rokok Ilegal, Ekonom: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah
-
Selat Hormuz Memanas, Indonesia Amankan Kedaulatan Pangan Lewat Kemandirian Produksi Pupuk