Suara.com - Jaksa penuntut umum di Amerika Serikat (AS) menyebut 47 orang terlibat dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19.
Para tersangka disebut mencuri 250 juta dolar AS dari program bantuan pemerintah yang berfokus untuk menyediakan makanan untuk anak-anak membutuhkan di negara itu selama masa pandemi.
Seperti dilaporkan oleh BBC, mereka disebut menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, mobil, serta barang mewah lainnya.
Lembaga non-profit asal Minnesota, Feeding Our Future, disebut menyusun plot kejahatan ini, tetapi sang pendiri, Aimee Bock, membantah tuduhan tersebut.
“Kami telah menegaskan sejak hari pertama bahwa kami tidak bersalah,” ujar pengacara Bock. Ia menambahkan bahwa sangkaan itu "hanyalah awal dari proses hukum" dan mewakili "tuduhan belaka".
Direktur FBI, Christopher Wray, mengatakan "plot mengerikan" ini merupakan kasus terbesar dari jenisnya yang sudah pernah terkuak sejauh ini.
Para tersangka diduga membuat bill untuk makanan yang sebenarnya tidak mereka sajikan kepada anak-anak yang sebenarnya tidak ada, kata Departemen Kehakiman (DoJ) dalam sebuah pernyataan.
Mereka diduga melakukannya dengan memanfaatkan program pemerintah di mana restoran dapat mengklaim dana untuk mendistribusikan makanan di bawah dukungan organisasi nirlaba.
Terdakwa disebut menyuap karyawan Feeding Our Future untuk mensponsori banyak situs distribusi palsu.
Situs-situs ini mengklaim menyajikan makanan untuk ribuan anak setiap hari dalam beberapa hari atau minggu setelah dibentuk, kata DoJ.
Namun, mereka malah menyerahkan dokumen palsu dengan menggunakan nama anak-anak palsu, yang beberapa di antaranya diambil dari laman www.listofrandomnames.com.
Kelompok tersebut menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli mobil mewah dan properti di AS, Kenya, dan Turki, serta untuk mendanai perjalanan internasional, DoJ mengungkapkan.
Para tersangka menghadapi tuduhan wire fraud, pencucian uang, dan penyuapan.
Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan DoJ akan terus menindak mereka yang "mengeksploitasi pandemi untuk keuntungan pribadi".
Pada bulan Maret, DoJ mengatakan telah memproses lebih dari 1.000 kasus kriminal dengan total kerugian hingga 1,1 miliar dolar AS, serta terlibat dalam litigasi perdata terkait penipuan dalam pinjaman senilai lebih dari 6 miliar dolar AS.
Berita Terkait
-
Apakah Amerika Serikat Sedang Resesi?
-
Mekanik Ungkap Soal Logam Berharga yang Disematkan di Bagian Katalitik Konverter Mobil
-
Amerika Serikat Bakal Terapkan Sistem Deteksi Alkohol untuk Mobil Baru
-
Antony Blinken Mendorong Adanya Diplomasi Perdamaian Armenia-Azerbaijan
-
Beda dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jokowi Belum Bisa Putuskan Pandemi Berakhir
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
Terkini
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'