Suara.com - Sejumlah loyalis Puan Maharani baru-baru ini mencetuskan pembentukan 'Dewan Kolonel'. Pembentukan ini bagian dari agenda mengusung puan maju di Pilpres 2024 dari PDIP.
Adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Johan Budi SP yang pertama kali menyebut adanya tim 'Dewan Kolonel'. Kata dia, Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditetapkan sebagai Capres dari PDIP di Pilpres 2024.
Mantan Pimpinan KPK itu menyampaikan, keberadaan 'Dewan Kolonel' ini berangkat dari personal anggota DPR RI Fraksi PDIP yang mendukung Puan maju sebagai Capres 2024.
Ia mengungkapkan, pembentukan 'Dewan Kolonel' itu terjadi antara dua hingga tiga bulan lalu. Tepatnya setelah ada rapat Fraksi PDIP di DPR.
Usai rapat, Johan Budi kemudian ngobrol bareng anggota lain dan melempar wacana untuk mendukung Puan Maharani.
"Jadi di Fraksi PDIP waktu itu, saya lupa 2 atau 3 bulan yang lalu lah, gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan. Bagaimana kalau kita bikin tim,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto mengatakan, bahwa keberadaan 'Dewan Kolonel' hanya berupa julukan. Kata dia, ide itu dari kader PDIP Johan Budi untuk memberikan semangat bagi pencalonan Puan Maharani untuk maju pilpres tahun 2024.
Julukan Dewan Kolonel dikhususkan memang bagi para fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Puan Maharani.
Ketua Fraksi PDIP di DPR ini menilai pemberian julukan Dewan Kolonel itu hanya sekedar untuk memicu semangat.
"Kalau kami inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat,"ucap Utut, Kamis (22/9/2022).
Sementara Dewan Kolonel sendiri, diakui Utut memang keberadaannya untuk menyokong Puan.
"Konsep besarnya kan membantu Mbak Puan," imbuhnya.
Nama-nama Anggota 'Dewan Kolonel'
Dari informasi yang beredar sejumlah nama masuk sebagai anggota "Dewan Kolonel". Siapa saja mereka?
- Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
- Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
- Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
- Komisi II: Junimart Girsang
- Komisi III: Trimedya Panjaitan
- Komisi IV: Riezky Aprilia
- Komisi V: Lasarus
- Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
- Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
- Komisi VIII: My Esti Wijayati
- Komisi IX: Abidin Fikri
- Komisi X: Agustin Wilujeng
- Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral
Berita Terkait
-
Survei SMRC: Jika Puan Maharani Jadi Cawapres Prabowo, Pasangan Anies-AHY Berpotensi Menang
-
Bukan Anies Baswedan Apalagi AHY, Aktivis Jaringan Islam Liberal Sebut Tokoh Potensial Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
-
Survei SMRC: Puan Maharani Tidak Kompetitif untuk Maju Menjadi Calon Presiden
-
Puan Maharani Disebut Wanita Hebat dan Idola se-Indonesia, Warganet Sindir Pedas: Betul, Hebat Matiin Mic
-
Singgung Ada Pembangkangan, Ketua Relawan Yakin Dewan Kolonel Tak Bakal Jegal Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut