Suara.com - Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer mengaku pihaknya enggan melakukan manuver politik.
Lantaran itu, pihaknya bakal mengikuti arahan Ganjar Pranowo dengan menunda deklarasi Dewan Kopral.
"Kita ikuti arahan beliau, meski sebenarnya pembentukan Dewan Kopral inisiatif dari teman teman karena merasa tertantang oleh gerakan Dewan Kolonel. Tidak ada arahan dari beliau, jadi kami tunda dulu sampai benar-benar ada keputusan dan arahan berikutnya," kata pria yang akrab disapa Noel kepada wartawan, Jumat (23/9/2022).
Menurut Noel, Dewan Kopral berisi para relawan dari kalangan lintas profesi terutama rakyat marhaen yang menginginkan capres pro terhadap rakyat. Ia menilai atas dasar itu adanya Dewan Kopral bukanlah manuver politik apalagi zig zag politik untuk menandingi Dewan Kolonel.
"Ya kita patuh lah. Ikut arahan beliau. Saat ini GP Mania hanya akan fokus untuk konsolidasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Noel mengungkap GP Mania tengah sibuk untuk membangun jaringan di 33 Provinsi sampai tingkat desa Dan kelurahan. Ia menyebut, di sebagian wilayah tersebut sudah deklarasi dan akan dituntaskan tahun depan.
"Anggota kami sudah tak sabar untuk bergerak. Tapi saya sudah arahkan agar menunggu momentum tahun depan. Biar suasana politik tidak mudah panas dan Presiden Jokowi bisa menyelesaikan pemerintahannya dengan baik," katanya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo angkat bicara, menanggapi adanya wacana Dewan Kopral yang akan dibentuk relawan untuk pemenangan dirinya di Pilpres 2024. Ia meminta semua pihak termasuk relawan untuk bisa menahan diri.
Baca Juga: Soal Relawan Bentuk Dewan Kopral, Ganjar Pranowo: Saya Minta Semuanya Tahan Diri
"Saya minta semuanya bisa menahan diri," kata Ganjar ditemui di sela-sela acara rapat konsolidasi kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, adanya dewan-dewan tersebut telah dianggap hanya sebagai candaan politik belaka.
"Tadi pak sekjen sudah menyampikan mungkin itu hanya candaan-candaan jadi publik tidak perlu merespons ya," tuturnya.
Sementara itu, Ganjar mengingatkan, soal urusan capres-cawapres hal itu menjadi ranah Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum DPP PDIP. Untuk itu, ia meminta para relawan agar bisa menahan diri.
"Toh penentuan soal copras-capres kan kalau PDIP itu urusan ketua umum, yanh kedua yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi, tahan diri, edikasi publik agar semuanya ya demokrasinya dewasa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan