Suara.com - Komisi I DPR RI memutuskan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan para kepala staf secara tertutup.
Keputusan menggelar rapat secara tertutup itu diambil usai Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menanyakan kepada sidang beserta peserta rapat.
"Kami tanyakan dulu kepada forum ini apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka? tertutup?" tanya Meutya mengawali rapat, Senin (26/9/2022).
Meutya kemudian menanyakan hal serupa kepada Menhan Prabowo.
"Saudara Menhan?" tanya Meutya.
"Tertutup," ucap Meutya usai mendengar jawaban Prabowo.
Prabowo jadi "Penengah"
Komisi I DPR RI kembali menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan para kepala staf. Tidak seperti rapat pada 5 September lalu, rapat kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Diketahui pada rapat membahas penyesuaian RKA Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023, Jenderal Dudung absen. Absennya Dudung itu menjadi sorotoan sejumlah anggota Dewan di Komisi I.
Baca Juga: Panglima Andika dan KSAD Dudung Tampil Bareng di Rapat DPR, Menhan Prabowo jadi "Penengah"
Pantauan Suara.com di lokasi, mereka semua yang diundang hadir dalam rapat kali ini. Andika Perkasa sempat menyapa awak media sesampainya di Gedung Nusantara II menuju ruang rapat Komisi I.
"Pagi," kata Andika di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.
Sementara itu, di dalam ruang rapat, tampak Menhan Prabowo, Panglima Andika dan tiga kepala staf, mulai dari KSAD Jenderal Dudung, KSAL Laksamana Yudo Margono. Sedangkan KSAU Marsekal Fajar Prasetyo masih diwakilkan.
"KSAU diwakilkan. Pal KSAU akan hadir menyusul," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membuka rapat.
Adapun Menhan Prabowo berada di tengah antara Andika dan Dudung. Andika berada di sisi kanan Prabowo, sementara Dudung berada di sisi kiri Prabowo.
Diketahui dalam rapat membahas hal serupa, Andika dan Dudung diterpa informasi ketidakharmonisan. Keduanya pun diusulkan segera tampil bersama guna menepis kabar disharmoni tersebut.
Berita Terkait
-
Panglima Andika dan KSAD Dudung Tampil Bareng di Rapat DPR, Menhan Prabowo jadi "Penengah"
-
Dibuat Grogi Gubernur Jabar, Prabowo: Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan!
-
Prabowo Setia Kepada Jokowi Berbuah Dukungan GP Mania, Jika Ganjar Pranowo Tak Dipilih Jadi Capres PDIP
-
Bertemu Ridwan Kamil di Acara Pembukaan Muktamar Persis, Prabowo Subianto: Ini Saya Harus Perhitungkan
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
Terkini
-
Terkuak! Motor Anggota Polri Nunggak Cicilan Jadi Pemicu Pengeroyokan Maut 2 Matel di Kalibata
-
Ratusan Rumah Luluh Lantak, Pemkab Agam Membutuhkan 525 Huntara Bagi Korban Banjir
-
Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu
-
Sidang Etik 6 Anggota Yanma Pengeroyok Matel di Kalibata Digelar Pekan Depan, Bakal Dipecat?
-
Menanti Status Bencana Nasional Sumatera sampai Warga Ingin Ajukan Gugatan
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?