Suara.com - Perlu dipahami, bahwa para pegawai pemerintah non aparatur sipil negara (ASN) harus memastikan dirinya terdaftar dalam pendataan non ASN. Lantas, bagaimana cara daftar pendataan Non ASN?
Tujuan pendataan non ASN adalah untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu artinya, pendataan non ASN bukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.
Dalam keterangan resminya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta agar setiap instansi pemerintah melakukan pendataan tenaga non ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id paling lambat tanggal 30 September 2022. Imbauan kepada instansi pemerintah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non ASN dan menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022 juga telah tertuang di dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Lantas, bagaimana cara daftar pendataan non ASN?
Berikut ini adalah cara dan syarat daftar pendataan non ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id yang akan ditutup akhir pekan ini, tepatnya pada tanggal 30 September 2022.
Syarat pendataan non ASN adalah sebagai berikut:
- Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non ASN.
- Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, dan juga APDB untuk instansi daerah. Dan bukan juga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
- Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
- Telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
- Usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.
Sebelum melakukan pendaftaran akun, admin atau operator instansi harus terlebih dahulu mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja dan memenuhi syarat. Kemudian, menyiapkan dokumen persyaratan seperti ijazah terakhir, SK Pengangkatan atau SK Jabatan, KTP, dan foto terbaru.
Masing-masing tenaga honorer atau tenaga non ASN akan melakukan pendaftaran akun di situs https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.
Baca Juga: 3 Golongan Tenaga Non ASN Tidak Perlu Ikut Pendataan 2022 di pendataan-nonasn.bkn.go.id
Cara daftar pendataan non ASN:
- Pertama, buka https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/, lalu klik "Buat Akun", lakukan pengecekan data yang telah didaftarkan admin instansi dan isi data yang diperlukan.
- Kemudian, klik "Lanjutkan", dan buat kata sandi untuk akses masuk ke portal Pendataan Non ASN, unggah scan KTP berwarna, dan pas foto berlatar belakang biru dengan format yang ditentukan, dan isi kode captcha.
- Klik "Lanjutkan", dan cek ulang data yang telah dimasukkan. Jika data sudah benar, maka klik "Proses Pembuatan Akun".
- Jika belum benar, maka perbaikan data dapat dilakukan dengan klik "Kembali".
- Setelah yakin semua data sudah terisi dengan benar, lalu klik "Iya" pada halaman konfirmasi, dan pembuatan akun selesai.
- Selanjutnya, silakan cetak kartu informasi akun dengan klik "Cetak Informasi Pendaftaran".
- Kemudian, silakan masuk atau login kembali ke akun yang telah dibuat dengan klik "Lanjutkan Login Pendaftaran".
- Setelah berhasil masuk, unggah dokumen ijazah terakhir, isi biodata diri, masukkan kode captcha sesuai yang tertera, lalu klik "Selanjutnya".
- Jangan lupa isi riwayat pekerjaan, serta unggah bukti pembayaran gaji dan SK jabatan, lalu klik "Selanjutnya".
- Maka halaman akan menampilkan resume tenaga non-ASN. Silakan periksa kembali data-data yang telah diisi, dan beri tanda centang pada kotak yang tersedia.
- Setelah yakin, silakan akhiri proses pendaftaran dengan klik "Akhiri Proses Pendaftaran".
- Lalu cetak kartu informasi akun dengan pilih "Cetak Kartu Informasi Akun".
Itulah informasi mengenai syarat dan cara daftar pendataan non ASN yang perlu diketahui.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Terkini
-
Breakingnews! Bom Meledak di Gedung Kementerian Kehakiman Filipina
-
Permintaan Meledak, China Borong 8 Kontainer Kopi Premium Indonesia
-
Modus Solar Subsidi Disedot dari SPBU, BPH Migas Sita 8.000 Liter
-
PNM Hadirkan Dampak Berantai Bagi Lingkungan dan Ekonomi Pesisir di Hari Mangrove Sedunia
-
Tragedi Subuh di Pasuruan: Truk Muatan Kertas Raksasa Tewaskan 4 Orang
-
Tayang September, Film Tazza: The Song of Beelzebub Jadi Penutup Seri Tazza
-
Panggung BDD 2026 Tampilkan Joget Tidak Pantas, Bupati Bondowoso Minta Maaf
-
Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Sita Uang Rp 4 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Bengkulu
-
Belajar Jadi Anak Besar dengan Cara yang Lucu dalam Buku Loops
-
CEK FAKTA: Pemotor Pakai Sandal Jepit akan Ditilang dan Denda Rp250 Ribu, Benarkah?