Suara.com - Sebanyak 200 utusan dari kaum tani menemui pimpinan MPR RI untuk melakukan audiensi, Selasa (27/9/2022) sore. Audiensi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan massa aksi di Hari Tani Nasional (HTN) 2022.
"Yang diterima 200 (orang). Kami memang mintanya 200, kami tidak mau kayak audiensi kecil aja. Iya (sampaikan tuntutan), sembilan tuntutan itu," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di lokasi.
Di saat perwakilan tani masuk ke gedung MPR RI, Anggota DPR Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menemui massa aksi dari petani, buruh, hingga mahasiswa di depan Gedung DPR RI.
Dalam orasinya dari atas mobil komando, Slamet menyatakan bahwa petani adalah profesi yang mulia.
Slamet menyatakan, jika tidak ada petani, kehidupan akan sulit dibayangkan sebab, tidak akan ada stok pangan untuk mencukupi kehidupan.
"Tetapi kalau petani gak ada saya membayangkan kehidupan akan berhenti karena tidak ada stok pangan untuk mencukupi kebutuhan," kata Slamet di lokasi.
Oleh karena itu, Slamet akan menyampaikan salah satu tuntutan massa aksi dalam rapat paripurna. Dia berpendapat, pemerintah wajib hadir untuk memastikan kesejahteraan petani.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada pemerintah maka wajib hadir untuk menjaga dan memastikan hadirnya kesejahteraan petani kita," beber dia.
Slamet menambahkan, seharusnya pemerintah tidak hanya berorientasi kepada produksi saja, melainkan meyakinkan bahwa kesejahteraan petani terjamin.
Baca Juga: 200 Perwakilan Temui Anggota Dewan, Sebagian Massa di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri
"Oleh karena itu salah satunya evalusasi seluruh regulasi yang berpihak kepasa impor untuk kemudian menyengsarakan petani. Oleh karena itu saya mendukung dan akan saya siap menerima sekaligus meneruskan aspirasi dari seluruh mahasiswa."
Dijaga Ribuan Personel Gabungan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut total personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mencapai 4.400 personel. Mereka merupakan personel gabungan TNI-Polri.
"Untuk wilayah Jakarta Pusat seluruhnya di siagakan 4.400 personel gabungan TNI-Polri," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional.
"Situasional melihat kondisi nanti di lapangan," katanya.
Berita Terkait
-
200 Perwakilan Temui Anggota Dewan, Sebagian Massa di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri
-
Aparat Diminta Hentikan Pola Represif, KASBI: Rakyat Hanya Ingin Pertahankan Sumber Kehidupan
-
Buruh KASBI Ikut Aksi HTN di DPR: Rezim Jokowi Gusur Kaum Tani Demi Kepentingan Investor!
-
Resmi Batal Panggil KSAD Dudung soal Effendi Simbolon, MKD: Sudah Senyum-senyum, Dua Orang Sudah Pelukan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana