Suara.com - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) ikut turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional (HTN) 2022 di Gedung DPR RI, Selasa (27/9/2022). Bersama kaum tani, nelayan, perempuan dan sektor lainnya, KASBI turut menyerukan tuntutan terkait land reform atau reforma agraria sejati di Indonesia.
Ketua KASBI, Nining Elitos menyampaikan, pihaknya juga membawa tuntutan seperti pencabutan Omnibus Law - UU Cipta Kerja dan penolakan kenaikan harga BBM. Menurut Nining, seluruh tuntutan itu adalah bukti nyata atas kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesia.
"Beberapa hal yang menjadi tuntutan ini adalah sumber malapetaka bagi rakyat Indonesia, di mana kaum tani hari ini tergusur atas nama pembangunan dan investasi, mereka kehilangan sumber ekonomi berkepanjangan hanya atas nama kepentingan investasi," kata Nining di lokasi.
Nining menyampaikan, kondisi hari ini adalah buah dari kegagalan rezim Joko Widodo - Maruf Amin. Sebab, pemerintah hanya mengedepankan kepentingan investasi.
"Omnibus law, UU Cipta Kerja yang disahkan secara tergesa-gesa, ugal-ugalan ini adalah buntut wujud nyata kekuasaan hari ini adalah tidak lagi menjalankan mandat konstitusi negara," beber Nining.
Atas hal itu, Nining menegaskan kalau rezim hari ini telah gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah poster dan spanduk tuntutan turut dibawa oleh massa aksi. Dari sektor perempuan, terdapat spanduk dengan tulisan "Akui Entitas Perempuan Petani", "Suara Perempuan Nelayan = Suara Rakyat", hingga "Hentikan Perampasan Ruang Hidup Perempuan."
Sementara itu, di gerbang Gedung DPR, massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga memasang spanduk besar yang berisikan sejumlah tuntutan.
Misalnya, "Hentikan Perampasan Tanah dan Kriminalisasi Petani", "Laksanakan Reforma Agraria Sejati", "Cabut Omnibus Law-UU Cipta Kerja", hingga "Tolak Kenaikan Harga BBM dan Sembako".
Baca Juga: Siapa Ipda Arsyad Daiva Gunawan? Anak Anggota DPR Kena Demosi 3 Tahun Terkait Kasus "Sambogate"
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Ipda Arsyad Daiva Gunawan? Anak Anggota DPR Kena Demosi 3 Tahun Terkait Kasus "Sambogate"
-
Resmi Batal Panggil KSAD Dudung soal Effendi Simbolon, MKD: Sudah Senyum-senyum, Dua Orang Sudah Pelukan
-
Bagikan Roti dan Air ke Massa Aksi HTN di DPR, Kapolda Metro Malah Disentil Pendemo: Kami Bisa Beli, Kami Butuh Tanah!
-
Skakmat! Tim Bayangan Menteri Mas Nadiem Dikritik DPR: Kalau Mau Ditepuk Tangan Seluruh Rakyat, Urus Gaji Guru-guru!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP
-
Siswa SD Akhiri Hidup: Menko PM Minta Pejabat Peka, Masyarakat Lapor Bila Sulit Ekonomi
-
Lama Sekolah di Luar Negeri, Stella Christie Belajar Membaca Perbedaan Sistem Pendidikan Global
-
Ketua Komisi VII DPR Sentil Menpar Gara-Gara Jawaban Rapat Disampaikan Via Medsos
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
-
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Herman: Demokrat Masih Fokus Sukseskan Program Presiden
-
Kuasa Hukum Sibuk, Habib Bahar Batal Diperiksa Kasus Penganiayaan Anggota Banser
-
PKB Mau Prabowo Dua Periode tapi Dukungan untuk Kursi Wapres Masih Rahasia
-
Jawab Kritik DPR, Menpar Widiyanti Jelaskan Soal Ratusan Penghargaan Pariwisata