Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengungkap sejumlah faktor yang membuat alot rencana koalisi yang dibangun NasDem, PKS dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Salah satunya yakni karena belum adanya kesepakatan soal capres-cawapres.
"Enggak juga (soal mentok di Cawapres) banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform ada faktor momentum ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy kepada wartawan dikutip Kamis (29/9/2022).
Willy menyampaikan, dalam membangun koalisi NasDem ingin berangkat dari platform perjuangan bersama tentang perubahan seperti apa yang diinginkan. Jadi, kata dia, langkah politik apa yang akan dilakukan ke depan.
"Jadi ini suatu hal yang dinamika tapi di sisi lain komunikasi politik dengan yang lain juga terjadi," ungkapnya.
Menurutnya, jika nanti sudah ada kesepakatan antara NasDem, PKS dan Demokrat pasti cepat atau lambat akan diumumkan. Sejauh ini peluang untuk ketiga parpol itu berkoalisi yakni 80 persen.
"Enggak mungkin kami tidak akan umumkan. Kesepakatannya belum tuh waktu beberapa waktu lalu saya bilang masih 80 persen. Ya masih sejauh itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PKS Pilih Buka Komunikasi Dengan Golkar, NasDem Ogah Ambil Pusing Soal Koalisi: Semua Masih Bisa Goyang Dumang
-
Penjajakan Koalisi Bareng NasDem dan Demokrat Alot, PKS Mulai Lirik ke Golkar?
-
Makin Panas Setelah KIB Disebut Ecek-ecek, PAN Singgung Nasdem Belum Dapat Pasangan Koalisi
-
Panas KIB Disebut Koalisi Ecek-ecek, Waketum PAN Tantang Nasdem: Jangan Dibanding-bandingke!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kejagung Buru Pihak Swasta Pemberi Fee Rp1,5 Miliar ke Ketua Ombudsman Hery Susanto
-
Bupati Mimika Johannes Rettop Raih KWP Award 2026, Kepala Daerah Paling Inovatif
-
Bahlil Lapor ke Prabowo, Pasokan Minyak Rusia untuk RI Masuk Tahap Akhir
-
Penampakan Duit Rp11 Miliar yang Disita Kejagung dari Kantor Produser Film Agung Winarno
-
BGN Prioritaskan Motor Listrik untuk Wilayah Terpencil
-
Duel Maut Lawan Beruang: Petani Karet di OKU Luka Parah hingga Dilarikan ke RS
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?