Suara.com - Di bulan Oktober pemerintah akan kembali menggelontorkan bantuan pada masyarakat. Bantuan ini dibagi menjadi bansos reguler dan bantuan yang masuk dalam PKH. Yuk simak apa saja BLT bulan Oktober 2022?
Merangkum berbagai sumber, dana untuk bansos reguler berupa sembako dan PKH di bulan Oktober 2022 mencapai Rp 18,4 triliun di mana masing-masing bantuan sembako diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Besaran bantuan yang diterima setiap bulannya adalah Rp 200 ribu.
Sementara itu, bansos PKH memiliki total anggaran Rp 28,71 triliun dan menyasar pada 10 ta KPM. Hingga kuartal letiga tahun 2022, realisasi bantuan ini sudah mencapai Rp 21,33 triliun.
BLT bulan Oktober selain PKH dan bansos reguler adalah BSU yang kini sudah memasuki tahap keempat. Jumlah yang diterima untuk masing-masing pekerja adalah Rp 600 ribu.
Ada beberapa syarat yang diberikan pemerintah untuk BSU ini, di antaranya pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan, bukan PNS, TNI, Polri dan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mnimal satu tahun.
Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, penyaluran BSU diproyeksikan akan dilakukan hingga tujuh tahap.
Penyaluran BSU tahap pertama hingga tahap tiga sudah terealisasi pada 7 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp ,2 triliun atau setara 48,2 persen dari target yang disasar.
Sementara itu, pada bulan Oktober pemerintah juga akan mencairkan bansos ojol sebesar 600 yang akan diberikan bertahap selama 4 bulan di mana masing-masing akan mendapat Rp 150 ribu.
Pencairan bansos ojol ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Hore, Sri Mulyani Mulai Distribusikan Bansos Sembako dan PKH Senin Pekan Depan
Melalui peraturan ini, pemerintah daerah wajib menganggarkan dana belanja perlindungan sosial sebesar dua persen melalui Dana Transfer Umum atau DTU.
Dalam hal ini, pemerintah merancang bansos ojol sebagai kompensasi atas kenaikan tarif BBM dengan menyasar driver ojek, baik itu yang kovensional maupun ojek online (ojol) dan juga UMKM.
Itulah daftar BLT bulan Oktober 2022 yang akan digelontorkan pemerintah. Apakah kalian termasuk di antara salah satu calon penerimanya? Semoga informasi ini bermanfaat.
Kontributor : Rima Suliastini
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri
-
Greenpeace Murka, Kecam Izin Baru PT Gag Nikel yang Bakal Merusak Raja Ampat
-
Terungkap! Ini yang Dicecar KPK dari Khalid Basalamah dalam Skandal Korupsi Haji