Suara.com - Sebuah kelompok internasional memperingatkan pemerintah El Salvador akan adanya potensi krisis akibat tingginya jumlah narapidana di negara itu di tengah upaya Presiden Nayib Bukele memerangi geng-geng kriminal.
Kelompok Krisis Internasional (ICG) pada Selasa (5/10) menyebut dalam laporannya bahwa keinginan Presiden Bukele untuk memberantas kelompok kriminal di negara itu akan menimbulkan risiko penuhnya penjara dan memicu kekerasan balasan dari para pelaku.
Pada Maret, Bukele meminta Kongres untuk menyetujui pemberlakuan keadaan pengecualian (state of exception) yang memungkinkan negara bertindak tanpa dibatasi oleh hukum, usai angka pembunuhan mencetak rekor.
Pemberlakuan itu dipakai untuk menumpas geng-geng kejahatan yang telah meluas di negara Amerika Tengah itu dalam beberapa waktu terakhir, dang langkah tersebut didukung oleh mayoritas penduduk.
Sejak pemerintah menerapkan keputusan tersebut, polisi dan militer telah menangkap lebih dari 53.000 orang yang diduga anggota geng beserta kolaboratornya.
Tindakan itu memicu kecaman dari kelompok-kelompok pembela HAM karena dinilai telah membuat penjara kelebihan kapasitas, melanggar hak asasi seperti penyiksaan, dan kematian sekitar 80 orang dalam tahanan.
Bagi ICG, kebijakan tangan besi itu bisa menciptakan "efek bumerang".
Mereka mengatakan keadaan genting dan penangkapan tanpa aturan dapat memicu ketegangan, menimbulkan kerusuhan di penjara, pelarian, dan aksi balasan dari anggota geng lainnya.
"Di luar konsekuensi finansial, kemanusiaan dan reputasi karena populasi penjara meningkat lebih dari dua kali lipat, kebijakan itu dapat mendorong kebencian," kata ICG.
"Dan mungkin balasan dari geng kriminal yang tak melihat ada jalan lain untuk kembali ke masyarakat yang taat hukum," ujar lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di Brussels itu, menambahkan.
Pemerintah El Salvador, yang sedang mendirikan sebuah penjara sangat besar untuk menampung 40.000 tahanan, belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Sejak Bukele menjadi presiden pada Juni 2019, angka pembunuhan di negara itu berkurang lebih dari separuhnya.
Tahun lalu, media melaporkan bahwa penurunan itu tercapai sebagian karena pertemuan-pertemuan rahasia antara pemerintah dan kepala-kepala geng yang dipenjara.
Banyak geng kriminal di negara itu berasal dari Amerika Serikat. Mereka bermigrasi ke AS selama perang sipil El Salvador pada 1979-1992.
Deportasi massal di AS lalu membuat mereka kembali ke El Salvador dan negara lain di kawasan itu, wilayah tempat geng-geng mengendalikan perdagangan narkoba dan pemerasan.
Berita Terkait
-
Ngaku Kesepian di Penjara, Tahanan Ini Minta Dicariin Teman, Warganet: Si Rizky Billar
-
Ibu Kandung Tega Bunuh Anak Sendiri Karena Malu dengan Kelakuannya
-
Buat Konten Prank KDRT, Baim Wong dan Istrinya Dilaporkan ke Polisi: Siap-siap Diancam Penjara
-
Kerusuhan di Penjara Ekuador Tewaskan 15 Narapidana
-
10 Transformasi Lesti Kejora Sejak Menikah, Semakin Kurus Setelah Resmi Jadi Istri Rizky Billar
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar