Suara.com - Hillary Brigitta Lasut digadang-gadang sebagai politisi termuda yang berhasil masuk ke jajaran parlemen. Sayangnya, karier politik Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut tak kebal dari sederet kontroversi yang pernah ia tuai.
Bahkan baru-baru ini, Hillary dibanjiri kecaman publik gegara polisikan komika Mamat Alkatiri terkait video roasting yang dinilai melukai nama baik politisi muda itu.
Sontak, citra Hillary di publik dinilai menjadi sosok yang antikritik gegara langkahnya polisikan sang komedian itu.
Berikut deretan kontroversi Hillary Brigitta Lasut yang pernah dialami sepanjang kariernya berpolitik.
Layangkan kritik terhadap aksi unjuk rasa: Tidak relevan
Hillary sempat menuai perdebatan publik sekaligus kontroversi gegara pernyataannya yang mengkritisi sederet unjuk rasa yang terjadi pada pertengahan tahun 2022. Adapun khususnya pada unjuk rasa Juni 2022 lalu, Hillary menilai bahwa kegiatan demo sudah tidak relevan jika dilakukan di waktu kini.
Hillary kemudian menawarkan alternatif menggunakan media sosial sebagai wadah kritik bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasi dan keluh kesahnya.
Sosok kader Partai NasDem tersebut berdalih bahwa unjuk rasa dengan turun ke jalan pada akhirnya menimbulkan dampak yang justru merugikan rakyat, seperti rusaknya fasilitas umum.
Sebut DPR dikarantina di Wisma Atlet tak etis
Baca Juga: PSI Usung Ganjar Pranowo Capres 2024, Politisi PDIP: Nggak Ngaruh, PDI Bisa Usung Sendiri!
Hillary sempat turut angkat suara membela rekannya sesama anggota parlemen, Mulan Jameela yang dikarantina di kediamannya.
Menurutnya, langkah Mulan sudah tepat lantaran tak etis jika anggota DPR dikarantina di Wisma Atlet. Ia juga menyandingkan posisi anggota DPR setara dengan presiden yang menjalani karantina di kediamannya di Istana Bogor.
"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor, terus anggota DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).
Permintaan ajudan jadi sorotan
Hillary juga pernah meminta secara langsung kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk disediakan ajudan dari pihak TNI. Ia menilai bahwa melalui peraturan yang berlaku, sah-sah saja jika ia meminta pengamanan dari sang KSAD.
"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No. 85 Tahun 2014,"
Berita Terkait
-
Salah Paham Anggota DPR Hillary Brigitta Memaknai 'Jebakan' Para Komika: Dikira Dukung Somasi Mamat Alkatiri, Padahal..
-
Dulu Sindir Politisi Korup, Nikita Mirzani-Anies Baswedan 'Serumah', Disuruh Pilih Anies di Pilpres, Siap!
-
Mamat Dipolisikan Gegara Roasting Anggota DPR, Hillary Lasut: Ini Indonesia, Negara Hukum Bukan Negara Komedi
-
Siapa Ayah Hillary Brigitta Lasut? Sosoknya Ikut 'Dikuliti' Warganet Usai Bantah Masuk DPR Gegara Privilege
-
Hillary Brigitta Lasut Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi, Asalkan Mamat Alkatiri Minta Maaf secara Terbuka
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta