Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD merasa geram karena PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) saling lempar tanggung jawab terkait insiden di Stadion Kanjuruhan.
Menurut Mahfud MD, kondisi tersebut menunjukkan bukti jika kancah sepak bola Tanah Air kacau.
"Menjadi bukti bahwa penyelenggaraan liga sepak bola nasional agak kacau," tulis Mahfud di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd dikutip Suara.com, Rabu (12/10/2022).
Selain itu, Mahfud menilai saling lempar tanggung jawab antara federasi dengan panitia penyelenggara pertandingan juga membahayakan bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Contohnya, dalam tragedi Kanjuruhan ratusan nyawa melayang ditengarai karena tidak beresnya urusan jaminan keselamatan saat pertandingan sepak bola.
"Membahayakan bagi dunia persepakbolaan kita. Nyawa manusia dibuat pertaruhan karena tak ada jaminan keselamatan yang maksimum," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud menyebut menyebut PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) saling lempar tanggung jawab terkait tragedi maut pada tanggal 1 Oktober 2022 yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang.
"Ya itu yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. LIB sudah ke panitia pelaksana. Kemudian panitia pelaksana juga macam-macam lah," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Tak hanya itu, Indosiar selaku pemegang hak siar laga Arema FC vs Persebaya juga disebut Mahfud melakukan hal serupa. Masing-masing pihak yang dinilai harus bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan, kata Mahfud, justru bersembunyi di balik aturan-aturan formalitas.
Baca Juga: TGIPF Tragedi Kanjuruhan Menilai Para Pihak Saling Lempar Tanggung Jawab
"Kemudian broadcast juga sama saling lempar, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Aturan formal masing-masing yg bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dgn aturan substansial ya," ujar Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud menyebut TGIPF harus mengulik kebenaran dari tragedi ini. Nantinya, laporan investigasi yang sudah dilakukan TGIPF bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait
-
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Menilai Para Pihak Saling Lempar Tanggung Jawab
-
TGIPF Temukan Sejumlah Pihak Lempar Tanggung Jawab Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Media Asing Jagokan Kaesang Pangarep Gantikan Iwan Bule sebagai Ketum PSSI: Ia Punya Kelebihan
-
TGIPF Temukan Tren Saling Lempar Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan
-
Penasihat Polri Tuding Tragedi Kanjuruhan Didesain hingga Sebabkan Ratusan Korban Jiwa: Agar Polisi Dibenci Rakyat
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional