Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang memanggil mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta. Pemanggilan terhadapnya untuk diperiksa mengenai Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 korban jiwa.
Komnas HAM hingga saat ini masih meyakini bahwa pemicu utama Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang jiwa akibat tembakan gas air mata oleh polisi.
"Nanti tidak tertutup kemungkinan kalau memang dibutuhkan, tentu saja Pak Nico sebagai mantan Kapolda Jawa Timur itu kami mintai keterangan," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).
Disebutkan peluang dipanggilnya Nico untuk mengembangkan penyelidikan Komnas HAM. Sementara itu pada hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PSSI, Iwan Bule dan Indosiar selaku stasiun TV yang menyiarkan pertandingan Liga 1.
PSSI diagendakan diperiksa pada pukul 15.00 WIB, sementara Indonesiar pukul 14.00 WIB.
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyebut pemeriksaan terhadap mereka terkait dinamika yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.
"Saat ini kami sedang fokus soal tata kelola sepakbolanya. Soal hubungan sepakbola dengan keamanan, karena kan memang salah satu yang paling menjadi perhatian kita semua adanya teman-teman keamanan yang membawa gas air mata, dengan aturan-aturan yang ada di persepakbolaan itu yang mau kita dalami," papar Anam.
Sementara PT Liga Indonesia Baru (LIB) tidak dapat memenuhi pemeriksaan Komnas HAM, karena mereka sedang menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Karenanya pemeriksaan diagenakan ulang pada Jumat (14/10) besok atau Senin (17/10) pekan depan.
"Dengan PT LIB sampai saat ini sebenarnya komunikasinya kita berharap besok atau Senin, karena sedang ada pemeriksaan dengan kepolisian, di Polda Jatim," kata Anam.
Baca Juga: Dikecam Usai Dukung Iwan Bule, Oki Rengga: Shin Tae-yong Lebih Baik Diam!
Diberikatakan sebelumnya, pencopotan Irjen Nico Afinta itu berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2134/X/KEP/2022, Kapolri menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Teddy sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Disebutkan mutasi itu bukan karena Tragedi Kanjuruhan. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi jabatan itu bersifat alamiah untuk meningkatkan kinerja organisasi.
"Mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi Polri dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022) malam lalu.
Berita Terkait
-
20 Orang Termasuk Pelajar Minta Perlindungan LPSK Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Sisi Positif Terhentinya BRI Liga 1 Bagi Bek Naturalisasi Persib Bandung
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM akan Periksa Ketum PSSI Iwan Bule
-
Dikecam Usai Dukung Iwan Bule, Oki Rengga: Shin Tae-yong Lebih Baik Diam!
-
Arteria Dahlan Sentil Kadiv Humas Polri Soal Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan: Sebaiknya Hati-hati dan Cermat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu