Suara.com - Penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono ditangkap oleh Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Aksinya menggugat ijazah sang presiden rupanya bak senjata makan tuan.
Pria yang menghebohkan masyarakat Indonesia karena gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi tersebut ditangkap pada hari Kamis (13/10/2022) di Hotel Sofyan Tebet.
Sebelumnya Bambang bersama rekannya, Ahmad Khozainudin menggugat Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.
Publik pun heboh dan ramai memperbincangkan isu yang menyebut ijazah SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi orang nomor satu di Indonesia itu adalah palsu.
Mulanya, gugatan tersebut dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono yang belakangan ini diketahui merupakan seorang penulis buku berjudul "Jokowi Undercover".
Gugatan tersebut tertulis dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin (3/10/2022) dengan nomor perkara: 592/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst. Klasifikasi gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
Dalam petitumnya, penggugat ingin agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Di mana, perbuatan tersebut berupa pembuatan keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi atas nama Joko Widodo.
Tidak hanya itu, Bambang juga meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa penyerahan dokumen ijazah yang berisikan keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan kepresidenannya.
Baca Juga: Heboh Isu Ijazah Palsu Jokowi, KSP: Nasarinya Miskin Empati
Terlebih dalam memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Masyarakat pun heboh dan turut terpancing dengan adanya isu perbuatan melawan hukum tersebut. Presiden Jokowi pun bahkan sempat bertengger di jajaran trending topic Twitter karena isu yang dihebohkan oleh Bambang tersebut.
Klarifikasi Staf Khusus Presiden
Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai ijazah asli dan bisa dibuktikan dengan mudah keasliannya.
Menanggapi adanya gugatan tersebut, ia menyebut bahwa mengajukan gugatan sendiri merupakan hak bagi warga negara.
Tidak hanya itu, ia menyebut bahwa siapapun bisa melakukan gugatan jika memang merasa memiliki bukti yang cukup. Namun, jika seandainya gugatan tersebut tidak berdasar, maka akan mempermalukan diri sendiri.
Berita Terkait
-
Heboh Isu Ijazah Palsu Jokowi, KSP: Nasarinya Miskin Empati
-
Presiden Jokowi Pastikan Pengumuman Hasil Investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan Digelar Besok
-
Bambang Tri Mulyono, Penggugat Ijazah Presiden Jokowi Ditangkap
-
Seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia Dikumpulkan Jokowi Tidak Boleh Bawa HP dan ADC
-
Presiden Jokowi Sambangi Kota Bandung, Para Pedagang Curhat Terkait Melonjaknya Harga Kebutuhan Pokok
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka