Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap Tragedi Kanjuruhan yang menyisahkan trauma yang mendalam bagi pemain Arema hingga tenaga medis. Dalam peristiwa tersebut setidaknya dilaporkan 132 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka ringan hingga berat.
"Trauma ini kan bukan hanya pada korban tapi pemain Arema juga trauma, tenaga medis juga begitu," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya di Jakarta pada Kamis (13/10/2022) malam kemarin.
Karena hal tersebut Komnas HAM mendesak PSSI untuk turut bertanggung jawab bagi pemulihan trauma atau trauma healing bagi para korban dan mereka yang melihat langsung Tragedi Kanjuruhan.
Desakan itu pun sudah disampaikan langsung kepada pihak PSSI yang hadir menjalani pemeriksaan. Federasi sepakbola profesional Indonesia itu pun menyanggupinya. Namun h kata Anam, kesanggupan itu masih harus diawasai.
"Ini kan baru komitmen, nanti kita ukur dulu komitmennya," ujar Anam.
Terpisah Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Sonhadji menyatakan menyangupi permintaan Komnas HAM tersebut. Mereka dalam waktu dekat akan menyediakan posko trauma healing.
"Dari PSSI Insya Allah, Senin depan akan dibuat posko trauma healing di Malang yang akan menangani masyarakat yang terdampak, sampai dengan tenaga medis," ujarnya.
Komnas HAM hingga saat ini tetap kosisten menyebut pemicu jatuhnya korban jiwa hingga seratus lebih disebabkan gas air mata yang ditembakkan polisi.
Gas air mata ditembakkan polisi usai pertandingan antara Arema FC menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu (1/10) lalu. Dalam tragedi itu bukan hanya menyebabkan korban meninggal, namun terdapat ratusan korban mengalami luka ringan hingga berat.
Baca Juga: Komnas HAM Dalami Pertanggung Jawaban PSSI dalam Tragedi Kanjuruhan
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat