Keluhan Jokowi tersebut juga turut diamini oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut kasus Sambo mencoreng nama kepolisian di tengah masyarakat.
"Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak pada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik kepada Polri rendah," lanjut sang Kapolri menyetujui keluhan Presiden Jokowi.
Minta hentikan pungli dan gagah-gagahan
Jokowi juga menyoroti keluhan masyarakat tentang masih ditemukannya pungli alias pungutan liar oleh beberapa polisi 'nakal'.
“Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu," lanjut Jokowi.
Selain itu, sang Presiden meminta para aparat kepolisian tak lagi memakai cara represif untuk menertibkan keamanan.
"Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen," timpal Jokowi.
Jaga solidaritas dengan TNI
Jokowi juga menuntut agar para aparat kepolisian dapat bekerja sama menjaga keamanan dengan TNI.
Baca Juga: Gegara Kasus Sambo CS, Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Polri Turun, Jokowi Bilang Begini
Sang Presiden meminta agar Polri terlebih dahulu menunjukkan solidaritas di dalam jajaran internal lalu kemudian menunjukkannya saat berkolaborasi dengan TNI.
“Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan," tegas Jokowi.
“Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, bolak-balik saya sampaikan, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik. Enggak ada yang berani coba-coba. Kalau coba-coba, ya tegas saja,” sambungnya.
Minta Kapolri revisi motto Polri
Motto Polri yang berbunyi 'Presisi' tak luput dari sorotan Jokowi. Ia sontak menginstruksikan Kapolri secara langsung untuk merevisinya.
Sebab, motto tersebut dinilai bertele-tele (njelimet) sehingga tak mudah dipahami publik.
Berita Terkait
-
Gegara Kasus Sambo CS, Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Polri Turun, Jokowi Bilang Begini
-
Selain Najwa Shihab, Jokowi pun Singgung Gaya Hidup Mewah Polisi
-
Profil Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Kapolda Sumsel yang Baru
-
Mahfud MD yakini Ada Peluang Tersangka Baru atas Tragedi Kanjuruhan
-
Viral Kapolda Metro Jaya Angkat Telepon Saat Momen Jokowi Panggil Pejabat Polri di Istana
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo