Suara.com - Pemerintah Australia berjanji untuk mempercepat pemberian visa bagi pelamar yang berada di luar Australia. Akibatnya, pemegang visa sementara yang tinggal di Australia marah karena merasa diperlakukan tidak adil.
Lebih dari 3.000 orang menandatangani petisi yang meminta agar Departemen Dalam Negeri Australia menetapkan prioritas yang sama bagi orang-orang yang mengajukan visa dari dalam atau luar Australia.
Pengamat mengatakan kebijakan yang tidak adil bisa membuat rasa percaya orang pada sistem migrasi Australia jatuh.
Hingga 6 Oktober lalu, pemerintah Australia telah memberikan 12.500 undangan bagi pendaftar visa permanen kategori 189, khususnya mereka dari bidang teknik, kesehatan, dan pendidikan.
Visa 189 menjadi salah satu pilihan terpopuler karena merupakan visa tinggal permanen dengan persyaratan lebih sedikit, dan aplikasinya menggunakan sistem poin.
Namun menurut agen migrasi Melbourne, Kirk Yan, kebanyakan undangan untuk mendapatkan izin tinggal permanen diberikan kepada mereka yang berada di luar Australia.
Kirk, yang membuat petisi tersebut, mengatakan keberpihakan pemerintah pada pelamar dari luar Australia "tidak adil."
"Pelamar visa yang tinggal di Australia sudah memiliki pekerjaan dan pengalaman kerja yang relevan," katanya.
"Di samping itu, keterampilan berbahasa Inggris dan koneksi mereka di Australia juga lebih kuat.
Baca Juga: Mengenal Visa Second Home, Orang Asing Kini Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun di Indonesia
"Pemerintah bisa jadi memadamkan semangat mereka."
Kirk mengatakan kebijakan tersebut bisa membahayakan usaha pemulihan ekonomi Australia karena gagal mempertemukan kebutuhan pasar dengan pekerja yang tepat.
"Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah Australia tidak bisa menarik pekerja yang sangat berbakat dari luar Australia dan di waktu bersamaan kehilangan pekerja di dalam negeri," katanya.
'Mencari pekerjaan di negara lain'
Berdasarkan sistem visa Australia, pelamar perlu menyerahkan dokumen pernyataan ketertarikan atau Expression of Interest (EOI) yang memuat poin yang berhasil terkumpul berdasarkan pengalaman, pendidikan, keterampilan dan kemampuan berbahasa Inggris.
Departemen Australia kemudian memilih pelamar yang memenuhi syarat dan mengundang mereka untuk secara formal mengirimkan aplikasi.
Para pelamar visa mengatakan pada ABC mereka yakin bahwa EOI mereka akan diprioritaskan berdasarkan jumlah poin, bukan dari mana mereka berada.
Albert Tang, insinyur teknik sipil yang berusia 35 tahun terkejut ketika mendapatkan undangan untuk mengajukan visa 189 bulan ini.
Ia pindah ke Inggris awal tahun ini setelah gagal mendapatkan visa tinggal tetap saat masih di Australia.
Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya di Southern Cross University pada tahun 2021, ia mengajukan surat pernyataan ketertarikan untuk visa regional, namun tidak menerima kabar.
"Saya merasa tidak ada harapan sehingga memutuskan mencari pekerjaan di negara lain," katanya.
Albert mengatakan ia masih ingin kembali ke Australia bila bisa menemukan pekerjaan di universitas Australia, sehingga ia mengirimkan EOI untuk visa 189 pada 3 Oktober lalu.
Ia mendapatkan undangan melamar tiga hari kemudian.
"Ini pasti bercanda, saya dapat undangan hanya dengan 75 poin," katanya.
Di sisi lain, Michael Lin masih menantikan undangan untuk melamar visa minggu ini, meski sudah mengumpulkan total 90 poin dari keterampilan dan pengalamannya.
Michael, yang lulus dengan gelar di bidang teknik sipil di RMIT University dan tinggal di Melbourne mengirimkan EOI-nya sembilan bulan yang lalu.
"Saya tidak bisa berkata-kata," katanya. "Angka 90 itu sudah sangat tinggi bagi pelamar visa di bidang teknik sipil."
Kini Michael masih bingung apakah ia harus kembali ke China dan mengajukan visa dari luar Australia untuk mempercepat mendapatkan undangan.
"Saya takut jika nanti pemerintah akan mengubah lagi kebijakannya dan mengundang pelamar visa yang berada di Australia, usaha saya jadi sia-sia."
Apakah kebijakan ini baik untuk perekonomian Australia?
Ini bukan pertama kalinya Departemen Dalam Negeri memprioritaskan orang-orang yang mengajukan visa dari luar Australia.
Bahkan untuk visa migran berketerampilan seperti visa regional dengan kode 887 dan dan visa yang dinominasikan pemerintah negara bagian dengan kode 190, pelamar di luar Australia masih diutamakan.
Juru bicara departemen tersebut mengatakan: "Kami memprioritaskan pemrosesan visa bagi pelamar dari luar Australia untuk memberikan izin bepergian ke Australia dan bersatu dengan keluarga mereka dan memajukan aktivitas ekonomi melalui pekerjaan dan pariwisata."
Namun, Hyeseon Jeong, peneliti dan staf kebijakan di Pusat Pekerja Migran, mengatakan dengan membiarkan pekerja yang menggunakan visa sementara dan dengan jenis 'bridging', pemerintah telah membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian.
"Migrasi berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi," kata Hyeseon.
"Sistem poin membutuhkan reformasi besar karena di samping banyak alasan lainnya, sistem ini tidak memperhitungkan waktu yang telah dihabiskan oleh migran yang bersangkutan di Australia."
Sementara itu, Menteri Imigrasi Andrew Giles saat menghadiri Konferensi Institut Migrasi Nasional Australia di Hobart mengatakan tindakan memprioritaskan pelamar visa dari luar Australia mungkin saja hanya langkah sementara.
Dalam jawabannya kepada Kirk, si pembuat petisi, Menteri Andrew mengatakan bahwa kebijakan tersebut diadakan untuk merespon "krisis jangka pendek."
"Dan ketika kita sudah berada di posisi yang tepat, dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan, kita bisa menentukan pilihan dan tidak hanya merespon," katanya.
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris
Berita Terkait
-
Pemain Timnas Australia Klarifikasi Usai Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya
-
Profil Craig Goodwin: Pemain Berlabel Timnas Australia yang Dirumorkan ke Persebaya
-
Persebaya Bikin Gebrakan: Bidik Bintang Piala Dunia 2022 yang Pernah Bobol Gawang Timnas Indonesia
-
Australia Barat, Destinasi Liburan Keluarga yang Nyaman untuk Semua Generasi
-
Bela-belain Pindah Negara, Awkarin Tetap Dicampakkan Pacar Bule
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar