Suara.com - Sejumlah warga Ibu Kota berbondong-bondong datang ke Pendopo Balai Kota Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan usai layanan pengaduan dibuka kembali oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Warga yang datang ke Balai Kota Jakarta mengadukan berbagai macam masalah, mulai dari pungutan liar ratusan juta hingga masalah tanah.
Martina Gunawan, warga Bambu Apus mengadukan bahwa dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional.
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan aduannya, ia mengaku diminta uang dengan variasi yang berbeda-beda, mulai dari Rp150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Menurutnya, permintaan uang itu diklaim untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.
Ia pun menyambut baik dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota Jakarta itu setelah dihentikan pada 2017-2022 karena lebih dekat dan bisa membawa serta dokumen pendukung.
Baca Juga: Beri Sinyal Lanjutkan Sumur Resapan Era Anies, Heru Budi Hartono: Bisa Dimanfaatkan
"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apa pun, karena DKI Jakarta milik warga, milik semua," ucapnya.
Persoalan dugaan pungutan liar juga diadukan warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tommy.
Ia mengadukan soal permintaan uang sebesar Rp1.500.000 untuk calon Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara.
Pria tersebut mempertanyakan aturan terkait munculnya pungutan bagi calon ketua RT.
Sementara itu, pengaduan lain terkait banjir disampaikan warga Pulo Raya, Petogogan, Jakarta Selatan, Retno.
Ia mengadukan soal banjir yang melanda rumahnya yang selama tujuh tahun sejak 2013 hingga awal 2020 tidak pernah kena banjir.
Berita Terkait
-
Beri Sinyal Lanjutkan Sumur Resapan Era Anies, Heru Budi Hartono: Bisa Dimanfaatkan
-
Cerita Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Hampir Duet Bareng Ahok di Pilkada 2017
-
Ketua DPRD DKI Jakarta: Sumur Resapan Program yang Baik, Cuma Salah Penempatannya
-
Heru Budi Hartono Beri Sinyal Tak Lanjutkan TGUPP Seperti Anies, Pilih Perkuat Dinas yang Ada
-
Rapat Paripurna Perdana Sebagai PJ Gubernur DKI Gantikan Anies, Heru Budi Malah Datang Telat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera