G20 di Indonesia
KTT Kepala Negara dan Pemerintahan G20 ke-17 akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali. KTT akan menjadi puncak dari proses G20 dan kerja intens yang dilakukan dalam Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Kelompok Keterlibatan sepanjang tahun.
Pengakuan akan pentingnya aksi kolektif dan kolaborasi inklusif di antara negara-negara maju utama dan negara berkembang di seluruh dunia selalu menjadi tujuan inti G20. Saat ini, dunia membutuhkan kerjasama lebih dari sebelumnya.
Pandemi global telah mempengaruhi setiap aspek masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perdagangan internasional. Pada saat yang sama, kesenjangan dalam kapasitas negara-negara untuk mengatasi krisis terus mencegah dunia dari sepenuhnya mengendalikan masalah umum dan krisis yang dihadapi kita saat ini.
Memahami tantangan dan perlunya aksi kolektif, Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama Presidensi G20 2022 yaitu:
- Arsitektur Kesehatan Global
- Transisi Energi Berkelanjutan
- Transformasi Digital.
Melalui pilar-pilar G20 di Bali ini, Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital.
Sambil juga mempertahankan aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas kolektif kita dalam mengamankan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa, melalui berbagai upaya reformasi dalam perpajakan global, kerja sama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis dan representatif.
Demikian itu penjelasan apa itu G20 secara lengkap yang diterjemahkan dari g20foundation.org dan g20.org.
Kontributor : Mutaya Saroh
Baca Juga: BMW 330e Sport Jadi Kendaraan Resmi Pengawalan G20 Indonesia, Ini Kecanggihannya
Berita Terkait
-
BMW 330e Sport Jadi Kendaraan Resmi Pengawalan G20 Indonesia, Ini Kecanggihannya
-
The Best 5 Oto: Lahirnya Nama Rolls-Royce Spectre, BMW 330e M Sport Kawal KTT G20 Bali, Mobil Listrik Mercedes EQE 2024
-
Masalah Lahan Parkir Pesawat Delegasi G20 Terbatas, Luhut Tugasi Menhub Cari Solusi
-
Parkir Pesawat Delegasi G20 Berpotensi Jadi Masalah, Luhut Minta Kemenhub Bereskan
-
Menko Luhut Ungkap 17 Kepala Negara Akan Hadiri KTT G20 Bali, Salah Satunya Presiden AS Joe Biden
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
Terkini
-
KPK Rampungkan Penyidikan, Noel Ebenezer Cs Segera Diadili Kasus Pemerasan K3
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN