Suara.com - Kekerasan seksual sebagai salah satu jenis tindak kejahatan, masih sering terjadi di Indonesia. Karena maraknya kejahatan seksual inilah, Menteri Agama membuat aturan terbaru yang menyatakan jika pelaku siulan dan tatapan bernuansa seksual dapat dipidana. Ternyata, selain ke kantor polisi ada cara melaporkan kekerasan seksual kepada pihak lain.
Aturan kekerasan seksual terbaru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Adapun PMA terkait kasus kekerasan seksual ini diteken Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 lalu.
Di pasal 5 dalam PMA ini mengatur bentuk-bentuk dari kekerasan seksual baik itu bersifay verbal, fisik, nonfisik, ataupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa tindakan yang digolongkan sebagai jenis kekerasan seksual dicantumkan di ayat 2 pasal tersebut, salah satunya yakni siulan dan tatapan bernuansa seksual.
Peraturan terbaru tentang kekerasan seksual ini berlaku untuk satuan pendidikan di bawah Kemenag juga termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang meliputi madrasah, pesantren, mserta satuan pendidikan keagamaan.
PMA terbaru tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Kemenag tersebut memiliki perspektif dari sisi korban. Jadi, ukuran suatu siulan atau tatapan yang dianggap bernuansa seksual atau tidak akan ditentukan oleh korban. Lebih tepatnya, yakni atas kenyamanan korban. Bila korban merasa tidak nyaman, maka artinya tindakan itu adalah bernuansa seksual.
Kekerasan sesual sendiri dapat dialami oleh siapa saja. Tak hanya wanita dan anak-anak saja, kini laki-laki pun juga tak luput menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, jika kita merasa mengalami kekerasan seksual maka sebaiknya segera melapor ke pihak berwajib.
Cara Melaporkan Kekerasan Seksual
Berikut beberapa cara melaporkan kekerasan seksual yang bisa Anda lakukan:
1. Kantor Polisi
Melapor ke kantor polisi terdekat dan mendatangi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ketika mengalami kekerasan seksual sudah sering dilakukan oleh banyak korban. Hal ini tentunya wajar, mengingat kantor polisi tersebar di mana-mana dan dapat ditemui dengan mudah.
Akan tetapi sebaiknya, jika akan melaporkan kekerasan seksual sebaiknya korban meminta pendamping hukum. Nantinya, Komnas Perempuan akan mengeluarkan surat rekomendasi jika dirasa korban membutuhkan pemantauan dalam proses pelaporan.
2. Komnas HAM
Selain kantor polisi, cara melapor kekerasan seksual lainnya yakni dengan melaporkan ke Komnas HAM. Pelaporan kekerasan seksual melalui Komnas HAM bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan pengaduan online melalui laman https://pengaduan.komnasham.go.id/ atau korban bisa mengirim berkas laporannya ke alamat Komnas HAM.
Selain itu, Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini juga mempunyai layanan konsultasi via telepon dengan nomor 08111129129.
3. Komnas Perempuan
Berita Terkait
-
9 Cara BI Checking Online dan Periksa Kriteria Kredit
-
Mobil Sudah Lama Terparkir? Kenali Flat Spot dan 5 Cara Mengantisipasinya
-
Kemenag: Siulan yang Bernuansa Melecehkan Bisa Dilaporkan ke Polisi dengan Delik Aduan
-
Miris, Dua Orang Anak di Depok Kembali Jadi Korban Kekerasan Seksual
-
Cara Transfer Pulsa Tri, Bisa Lewat Aplikasi Bima+
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?