Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Said Abdullah menilai momentum pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 merupakan waktu yang tepat untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional.
September 2021 melalui pertanyaan top of mind menemukan bahwa kandidasi capres perempuan masih jauh di bawah laki-laki.
Selain itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan capres perempuan dari sepuluh daftar kandidasi capres 2024 berada di urutan ke tujuh.
"Artinya, dalam realitas politik di Indonesia kepemimpinan perempuan dalam kandidasi capres 2024 masih menyisakan problem akseptabilitas atau hambatan penerimaan publik," kata Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/10/2022).
Dari hasil survei tersebut, Said menilai kandidasi capres perempuan masih sulit bersaing dengan capres laki-laki pada sisi akseptabilitas untuk di terima dan dipilih pemilih di Indonesia.
Said pun mengutip pernyataan Bung Karno dalam bukunya "Sarinah: Kewajiban wanita dalam perdjuangan repoeblik Indonesia" (cet I, 1947) posisi perempuan dalam perjuangan republik Indonesia bukan sekedar urusan emansipasi".
"Pengalamannya dirawat oleh Sarinah sebagai pembantunya, Bung Karno menemukan humanisme dalam praktik hidup," ujarnya.
Geneologi pemikiran Bung Karno yang Marhaenis, kata dia, kental dengan kritik terhadap modernisme barat sebagai semang imperialisme.
"Jadi kita pahami bila Bung Karno bukan sekedar menempatkan perempuan dalam pemajuan bangsa dan negaranya, lebih spesifik, perempuan menjadi bagian kekuatan yang harus turut serta melawan feodalisme, kolonialisme dan imperialisme," ucap Said.
Baca Juga: AHY dan Surya Paloh Bertemu Besok, Diusung Jadi Cawapres Dampingi Anies?
Lebih lanjut, ia menuturkan dalam buku Sarinah Bung Karno diungkapkan betapa pentingnya peran perempuan dalam sebuah bangsa.
"Bahkan lebih jauh Bung Karno menggaris bawahi "djikalau tidak dengan mereka (wanita) kemenangan tak mungkin kita tjapai". Terlihat betapa keadaan perempuan pada masanya terdomestifikasi, tak kuasa keluar dari kultur feodal yang patriarki," ungkapnya.
Karenanya, Said menegaskan dari pandangan Bung Karno tersebut menunjukkan mengapa tokoh perempuan menjadi penting untuk tampil dalam kepemimpinan nasional melalui ajang kandidasi capres 2024.
Pertama, kandidasi perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekedar dukungan terhadap figur, tetapi secara otentik bisa membuktikan bangsa Indonesia keluar dari feodalisme patriarkis sebagai syarat kemajuan sosial.
Kedua, kata Said, kepemimpinan perempuan sudah sewajarnya bila mengacu agregat sosial-demografis kita menempati kedudukan yang strategis.
"Kenapa? aspek keadilan. Artinya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76 persen. Ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif prosentase kandidasi capres perempuan seharusnya berbanding sama dengan jumlah kandidasi capres laki-laki," ungkap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!