Jawab Kabar soal Reshuffle, Surya Paloh Klaim Jokowi Tak Pernah Anggap NasDem Langgar Etika

Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku menghormati apapun kebijakan yang akan diambil Presiden Jokowi terkait posisi NasDem di kabinet. Hal itu menyusul desas-desus NasDem yang dikabarkan bakal kena reshuffle, usai menggalang koalisi dengan Demokrat dan PKS.

"Apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh presiden ya kita akan pasti menghormati," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Paloh sendiri tidak menegaskan posisi NasDem siap atau tidak siap menerima jika nantinya terdepak dar kabinet. Sebab, menurut dia perihal reshuffle hanya Jokowi yang mengetahui. Ia enggan menerka-nerka apa yang menjadi hak prerogatif presiden tersebut.

"Saya sudah katakan, bukan masalah siap atau tidak siap tapi itu hak prerogatif presiden," kata Paloh.

Paloh kemudian menanggapi adanya anggapan bahwa NasDem telah melanggar etika. 

"Enggak pernah saya dengar itu dari presiden, NasDem melanggar etika. Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika saya pasti akan datang akan ketemu saya tanya apa yang melanggar etika," kata Paloh.

PDIP Ingatkan NasDem soal Etika

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang menyebut ada pihak yang nyinyir serta mendesak NasDem untuk keluar dari koalisi yang otomatis juga menarik menteri dari kabinet. Hasto mengingatkan permasalahan etika dalam pemerintahan.

Terlebih ketika NasDem menggalang dukungan atau melakukan penjajakan koalisi dengan PKS dan Demokrat, dua partai yang posisinya berada di luar koalisi pemerintah. Penjajakan koalisi itu kian intesn usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Baca Juga: Rugi! Anies Baswedan Tak Akan Menang Jika Duet Bareng Aher atau AHY, Lebih Potensi Bersanding dengan Sosok Ini

"Ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaran pemerintahan negara," kata Hasto.

"Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara. Karena hal-hal yang dibahas oleh bapak presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet terbatas hal-hal yang sifatnya sangat rahasia," tutur Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (24/10/2022).

Hasto mengatakan dalam strategi pemerintahan memerlukan jajaran kabinet yang solid, yang terlepas dari berbagai tarik-menarik kepentingan Pilpres.

"Yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden," kata Hasto.

Sementara itu, apakah perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle aebagai respons pemerintah terhadap sikap politik NasDem, Hasto mengatakan hal itu kewenangan Jokowi selaku presiden.

"Ya reshuffle kan kewenangan dari Bapak Presiden Jokowi tetapi kita bisa melihat persoalan etika pemerintahan tadi," kata Hasto.