Suara.com - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS akan sulit menemukan titik temu. Ini dikarenakan Demokrat dan PKS sama-sama memiliki kepentingan agar kadernya diusung sebagai cawapres Anies Baswedan.
"Kepentingannya lebih kepada upaya kedua partai tersebut mendapatkan efek ekor jas atas pencalonan kadernya sebagai cawapres, seperti memudahkan melakukan kampanye pilpres dan pileg yang dilaksanakan secara serentak," ujar Arifki kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Arifki juga menyebut Demokrat atau PKS sulit mengalah. Ini setelah Demokrat menjagokan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)m sedangkan PKS menjagokan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan atau Aher.
Ia bahkan menilai koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS bisa layu sebelum berkembang. Hal itu menyusul jika dua partai yakni PKS dan Demokrat sama-sama ngotot mementingkan kadernya dari pada memikirkan langkah yang lebih besar.
"Koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS akan layu sebelum berkembang jika PKS dan Demokrat lebih mementingkan kadernya dari pada memikirkan langkah besar yaitu berada dalam bagian capres pemenang," kata dia.
"Sebagai partai yang sudah berpuasa hampir 10 tahun, agenda yang lebih besar bisa saja tidak tercapai jika antara Demokrat dan PKS masih ngotot tawarkan kadernya sebagai cawapres," Arifki menambahkan.
Nasdem Bisa Bawa Anies Partai Lain
NasDem tentu masih memiliki peluang untuk membuka koalisi dengan partai lain. Meskipun Anies tidak menjadi kader Nasdem, posisi NasDem yang sudah mencapreskan yang bersangkutan akan lebih mudah dibawa kemana-mana untuk mencari wakilnya.
"Bahkan lebih mudah merusak koalisi KIB atau menarik PKB dengan iming-iming cawapres Anies. Elektabilitas Anies yang masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei, tentu lebih mudah bagi NasDem mencari wakil Anies dari pada partai lain yang ingin menjadi cawapres Anies," ungkapnya.
Baca Juga: Bakal Jadi Saingan Anies dan Prabowo di Pilpres 2024? Ini Sepak Terjang Airlangga Hartarto
Untuk itu, kata dia, PKS dan Demokrat harus melihat posisi cawapres Anies sebagai kepentingan yang lebih strategis dari pada kepentingan taktis.
"Jika AHY dan Aher bersaing tentu Ketua Umum Demokrat itu lebih baik, namun kesepakatan tersebut bisa mengarah kepada cawapres non-parpol jika kedua partai tidak menemukan titik sepakat. Disini juga kita melihat sikap politik PKS dan Demokrat, berjiwa besar untuk mengalah dari berbagai kemungkinan, atau memaksakan diri agar kadernya dipilih sebagai cawapres Anies," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Nasdem Disebut Masih Bisa Rusak KIB hingga Menarik PKB dengan Iming-iming Cak Imin Jadi Cawapres Anies
-
Jika Demokrat - PKS Ngotot Sodorkan Nama untuk Cawapres Anies, Koalisi Terancam Layu Sebelum Berkembang
-
Bakal Jadi Saingan Anies dan Prabowo di Pilpres 2024? Ini Sepak Terjang Airlangga Hartarto
-
Bahas Isu Menteri Nasdem Bakal 'Ditendang' dari Kabinet, Surya Paloh: Presiden Jokowi Tahuh Arti Keberadaan Nasdem!
-
Dapat Angin Segar! AHY Disebut Masuk Bursa Cawapres Anies, Surya Paloh: Kalau Baik-Baik Pasti Saya Restui
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!