Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik 108 Kali Lipat

Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memperingatkan mengenai peningkatan kekerasan seksual berbasis elektronik. Situasi itu dinilai merupakan hal yang mengkhawatirkan dan mendesak.

Hal ini diungkapkan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara peluncuran produk Belajar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara

"Berdasarkan laporan yang ada, kekerasan seksual berbasis elektronik ini meningkat luar biasa drastis," kata Andy Yentriyani di Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Sementara itu, data Komnas Perempuan selama periode 2017-2021 mencatat kasus kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat drastis mencapai 108 kali lipat. Data ity belum termasuk kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

"Angka-angka tersebut jelas menunjukkan ruang siber kita masih belum menjadi ranah yang aman," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Andy menyebut pentingnya aturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pasalnya, ia menilai pengaturan tentang kejahatan atau kekerasan seksual belum mencukupi sebelum lahirnya UU TPKS.

Bahkan, Andi menilai aturan itu berpotensi mengkriminalisasi perempuan seperti dalam penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Karena itu, dengan UU TPKS, Komnas Perempuan menilai perlu terus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.

Baca Juga: Atlet Gulat Putri Asal Bantul Alami Dugaan Kekerasan Seksual oleh Pelatihnya, Polres Bantul: Ada Unsur Perbuatan Cabul

Menindaklanjuti langkah-langkah pengembangan pengetahuan sebelumnya, Komnas Perempuan menggali berbagai bentuk kekerasan seksual dari sarana elektronik berdasarkan pengalaman di berbagai negara. Hal itu meliputi mekanisme pencegahan sampai dengan bentuk-bentuk pemulihan bagi korban.

Untuk tahap awal, Komnas Perempuan memulai studi kasus di enam negara, yaitu Jerman, Korea Selatan, Inggris, India, Australia, dan Filipina. Pemilihan keenam negara itu didasarkan pada pertimbangan kasus, penanganan kasus, pencegahan kasus, hingga implementasi terhadap korban. [ANTARA]