Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki tiga basis penilaian untuk menerima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua yang utama ialah diterima oleh para partai pengusung.
Sejauh ini, PKS sedang melakukan penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat. Dalam penjajakan itu, mereka sudah memiliki capres, yakni Anies Baswedan yang diusung NasDem.
Kendati sudah ada capres, ketiga partai masih mandek untuk menetapkan siapa figus cawapres yang akan mereka kantongi. NasDem sendiri menyerahkan cawapres kepada Anies dan tidak masalah bila mantan Gubenur DKI Jakarta itu memilih figur dari non partai atau di luar koalisi.
Tetapi PKS dan Demokrat sebaliknya. Mereka masing-masing menyodorkan satu nama kader. PKS dengan Ahmad Heryawam dan Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Muhamad Kholid, Juru Bicara PKS mengatakan pihaknya tentu menunggu keputusan Majelis Syura untuk menetapkan capres dan cawapres pilihan. Kekinian ada tigas basis penilaian.
Pertama, kata Kholid ialah penerimaan terhadap capres dan cawapres. Dalam poin ini, harus benar-benar dilihat kecocokan paslon yang diusung.
"Cocok tidak jadi dwitunggal," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Penilaian kedua adalah penerimaan paslon oleh partai-partai pengusung. Artinya partai di koalisi harus menyepakati lebih dulu terhadap capres maupun cawapres sehingga tidak ada lahi perbedaan pandang.
"Diterima tidak oleh partai pengusung," ujar Kholid.
Baca Juga: Soroti Surya Paloh Bertemu AHY, Mardani Ali Sera: PKS Dukung Semua Legowo dan Open Mind
Terakhir ialah paslon capres dan cawapres harus mendapat penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat elektabilitas paslon tinggi atau memiliki potensi kemenangan.
"Penerimaan masyarakat. Potensi menangnya tinggi atau tidak," kata Kholid.
Cawapres Khusus Internal Koalisi
PKS sepakat agar penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat tidak dideklarasikan secara tergesa-gesa.
Kholid memandang, masih ada pekerjaan yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.
"Kami sepakat dengan Demokrat. Kita tuntaskan dulu beberapa pekerjaan rumah di tim kecil yang belum clear," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Berita Terkait
-
Soroti Surya Paloh Bertemu AHY, Mardani Ali Sera: PKS Dukung Semua Legowo dan Open Mind
-
Relawan Ganjar Pranowo Doakan Presiden Jokowi Jadi Ketum PDIP di 2024
-
Targetkan 15 Persen Suara dan Tambah Kursi Parlemen, Presiden PKS Desak Dapil Kerja Keras buat Pemilu 2024
-
Penentuan Cawapres untuk Anies Masih Dimatangkan, PKS Sebut Tunggu Tanggal Mainnya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting