Suara.com - PSSI menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta pada Jumat (28/10/2022) dan memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mengatakan bahwa tahapan KLB itu akan dimulai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada FIFA.
"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata Iwan Bule dalam video yang diunggah di akun Youtube PSSI TV, Sabtu (29/10/2022).
PSSI mengungkapkan alasan mempercepat KLB, yaitu demi mencegah perpecahan di kalangan para anggotanya, normalnya KLB akan digelar pada November 2023
Berdasarkan Statuta PSSI, KLB digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI. Selain itu, KLB akan dilaksanakan tiga bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.
Namun, baru dua anggota PSSI yang mengajukan permintaan KLB, yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya.
PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB pemilihan karena tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggota.
"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," jelas Iwan Bule.
Keputusan untuk mempercepat KLB ini juga diharapkan menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2 dan 3 musim kompetisi 2022-2023.
Awalnya, desakan untuk segera menggelar KLB ini datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah buntut tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka.
Dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, TGIPF merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Komite Eksekutif (Exco) baru, termasuk di dalamnya ketua umum dan wakil ketua umum.
TGIPF meminta pemerintah agar Liga 1, 2 dan 3 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Iwan Bule Akui Percepat KLB PSSI Setelah Muncul Desakan hingga Surat Resmi dari Persebaya dan Persis Solo
-
PSSI Akan Percepat KLB, Namun Baru Persis Solo Dan Dan Persebaya Surabaya yang Minta
-
Selain KLB, PSSI Minta PT LIB Segera Gelar RUPS
-
Resmi! PSSI Percepat KLB, Iwan Bule Terancam Lengser dari Ketua Umum PSSI
-
Ketum PSSI Ungkap Liga 1 Tinggal Tunggu Lampu Hijau dari Pemerintah
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup