Suara.com - Iran menuduh Amerika Serikat mempolitisasi isu hak asasi manusia (HAM) di tengah situasi yang memanas di negara Asia Barat itu usai kematian seorang perempuan saat menjadi tahanan polisi.
Dalam surat yang dilihat Reuters, pada Senin (31/10), Iran menyebut Washington melakukan politisasi HAM dan mendesak negara-negara untuk tidak menghadiri pertemuan yang diatur AS di PBB untuk membahas gelombang protes di Iran.
Rencananya, AS dan Albania akan menggelar pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, yang bisa dihadiri oleh semua anggota PBB, pada Rabu. Peraih Nobel Perdamaian asal Iran, Shirin Ebadi, dan aktris sekaligus aktivis kelahiran Iran, Nazanin Boniadi, juga dilaporkan akan memberikan penjelasan singkat.
"AS tidak memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dan tulus terhadap situasi HAM di Iran atau di tempat lain," tulis Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam surat untuk negara-negara anggota PBB.
Dia menggambarkan protes yang terjadi sebagai masalah internal dan menulis bahwa jika Dewan Keamanan PBB mendiskusikan isu tersebut, maka akan menjadi "kontraproduktif" terhadap pemajuan HAM.
"AS tidak memiliki kualifikasi politik, moral, dan hukum untuk menggelar pertemuan semacam itu, mendistorsi prinsip-prinsip HAM yang paling mendasar," tulis Iravani.
Iran dibelit protes sejak kematian perempuan Kurdi bernama Mahsa Amini (22) dalam tahanan polisi bulan lalu.
Kerusuhan berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, menimbulkan salah satu tantangan paling berat bagi kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979.
Iran menyalahkan musuh asing atas kerusuhan tersebut.
Pertemuan di PBB pada Rabu ditujukan untuk "menyoroti tindak penindasan yang berlangsung terhadap perempuan dan anak gadis serta anggota kelompok agama dan etnis minoritas di Iran", selain juga untuk mengidentifikasi cara guna memajukan penyelidikan yang independen dan kredibel terhadap pelanggaran hak di Iran, kata misi AS untuk PBB.
Iravani mempertanyakan komitmen AS untuk membela perempuan Iran dan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk "secara eksplisit menolak praktik-praktik yang sembrono dan berbahaya seperti yang diupayakan AS untuk menciptakan preseden berbahaya dan mempolitisasi isu HAM untuk mencapai agenda politiknya". [Antara]
Berita Terkait
-
Ukraina Desak FIFA Coret Timnas Iran dari Piala Dunia 2022, Kenapa?
-
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Hadapi Wonderkid Manchester United di Piala Asia U-20 2023
-
Rusia Disebut Kerahkan Lebih dari 30 Drone ke Ukraina dalam Dua Hari
-
Manusia Paling Kotor di Dunia Meninggal Setelah Mandi untuk Pertama Kali
-
Lelaki Terkotor di Dunia Meninggal, 60 Tahun Nggak Mandi!
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo