Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menilai dirinya tak merasa telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai soal adanya Dewan Kolonel.
Johan Budi menegaskan selama ini Dewan Kolonel tak pernah menyebut calon presiden atau calon wakil presiden apalagi menyerang pribadi kader tertentu misalnya Ganjar Pranowo.
"Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya, lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
"Jangan kemudian yang membenci Mbak Puan siapapun itu, kita mendukung Mbak Puan kemudian mereka membenci juga kita. Enggak boleh dong," sambungnya.
Johan menyebut, semua pihak pasti punya preferensi dukungan ke figur tertentu. Ia mengaku senang jika kekinian ada dua figur PDIP mendapat dukungan.
"Enggak ada satupun terucap kalimat di saya yang kemudian quote and quote mengabaikan atau menyerang Pak Ganjar, enggak ada saya malah secara pribadi malah seneng dong banyak kader PDIP yang kemudian punya elektabilitas tinggi," tuturnya.
Lebih lanjut, Johan merasa tak pernah melanggar AD/ART partai terkait Dewan Kolonel. Ia justru meminta awak media mempertanyakan mengapa dirinya disebut telah melanggar ke Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
"Kalau nanya soal teguran dan sebagainya sila kan nanya ke pak Sekjen kan yang bikin pak Sekjen," tuturnya.
"Silakan tanya ke pak sekjen masalahnya apa. Pelanggaran AD/ART? dari mana gitu, tanya aja, saya hanya kader biasa dari fraksi PDIP yang kemudian ingin membantu mba Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah. Sambil ya tentu untuk warga juga," Johan menambahkan.
Baca Juga: Heran Ikut Kena Sanksi PDIP, Johan Budi: Dewan Kolonel Tak Ada Maksud Menyerang Ganjar
Berita Terkait
-
Koalisi Petakan A sampai F di Simulasi Cawapres, Willy Pastikan Nasdem Tak Beri Usulan Pasangan Anies
-
PPP Usung Menteri BUMN Erick Thohir Maju ke Pilpres 2024
-
Heran Ikut Kena Sanksi PDIP, Johan Budi: Dewan Kolonel Tak Ada Maksud Menyerang Ganjar
-
Selain Aher dan AHY, Nama-nama Beken Versi Survei Cawapres Ikut Dicocokan dengan Anies
-
Dijatuhi Sanksi Keras, Johan Budi: Salah Saya Apa? Saya Remah-remah Partai Boleh Dong Dukung Puan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?