Suara.com - Jokowi dan Gibran punya pendapat beda soal pejabat pakai mobil listrik. Gibran memilih membangkang usai Jokowi memberikan instruksi untuk menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik. Wali Kota Solo ini mengatakan lebih memilih menggunakan mobil dinasnya saat ini yakni Toyota Innova, ketimbang mobil listrik.
Bahkan Gibran juga menyebut lebih baik membangun pasar daripada harus memaksakan diri untuk membeli mobil baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Padahal Presiden Jokowi telah menekan Inpres terkait pengunaan kendaraan dinas berbasis listrik untuk pejabat. Yuk simak selengkapnya berikut ini.
Inpres Jokowi Soal Penggunaan Mobil Listrik
Pada 13 September 2022 lalu, Presiden Jokowi telah meneken Inpres No.7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam Inpres itu, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional.
Selain itu Mendagri juga diminta melaksanakan sosialisasi secara rutin atas Instruksi Presiden agar gubernur dan bupati/wali kota bersama jajarannya mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional. Diketahui Inpres yang diteken itu adalah wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.
Gibran Tolak Pakai Mobil Dinas Listrik
Namun Gibran justru menempuh langkah berbeda. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku telah menghapus anggaran kendaraan dinas mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kata Gibran, daripada membeli mobil listrik anggaran itu sebaiknya digunakan untuk pembangunan kota Solo.
Dalam pernyataannya, Gibran bahkan siap untuk diberi sanksi akibat membangkang instruksi Presiden. "Yo rapopo (Gak apa-apa) kita siap disanksi, seng penting warga sik, aku gampang (yang penting warga duluan, aku mudah). Aku aling (mending) terakhir. Aku pakai ini dulu," ujar Gibran pada Selasa (1/11/2022).
Baca Juga: Anggaran Komcad Bermasalah, Ini Perintah Jokowi ke Prabowo Subianto
Gibran sendiri menilai harga mobil listrik di Indonesia saat ini terlalu mahal yakni di kisaran Rp 800 jutaan. Ia sendiri tak terlalu mempermasalahkan kendaraan dinasnya saat ini yakni Kijang Innova.
"Menurutku luwih penak dinggo bangun pasar (Kalau menurutku lebih enak anggaran itu dibuat membangun pasar), bangun kelurahan, bangun taman cerdas. Mobil listrik mahal, paling murah Rp 800 juta mending buat bangun pasar," ucap Gibran.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Jokowi Bicara soal Menteri yang Nyapres: Kalau Mengganggu akan Dievaluasi
-
Tepis Isu Perbedaan Sikap Jokowi dan Megawati Jelang Pilpres, PDIP: Tidak Akan Beda, Nanti Ketemu
-
Anggaran Komcad Bermasalah, Ini Perintah Jokowi ke Prabowo Subianto
-
Kecanggihan Mobil Listrik Khusus KTT G20 Bali, Ada yang Harganya Lebih dari Rp 1 Miliar
-
Buntut Temuan BPK, Jokowi Perintahkan Prabowo Bereskan Masalah Anggaran Komcad Kemenhan
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia