Suara.com - Kawanan Rizieq cs yang tergabung Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/11/2022) untuk menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Merespons tuntutan tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuntutan dari massa GNPR tersebut sangat absurd dan tidak berdasar.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," tegas Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Lebih lanjut, Juri mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global. Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global.
Sementara di saat yang bersamaan, pemerintah juga terus melanjutkan program program prioritas nasional untik membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.
"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,”ujarnya.
Ketua KPU RI 2016-2017 ini juga menilai, aksi yang dilakukan kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi, yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.
"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat."
Sebelumnya, Presidium GNPR menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Baca Juga: Gagal Bertemu Jokowi, Massa GNPR Aksi 411 Bubarkan Diri dari Patung Kuda
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," katanya.
Slamet menganggap, permintaan umat itu logis dan lumrah dalam kehidupan berdemokrasi serta dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, GNPR mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut turun ke jalan menjalani aksi 411.
"Guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata
-
7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal